SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II dan III Tahun 2025 untuk menjaga kinerja pemerintah di tengah keterbatasan akibat efisiensi dan dampak global yang tidak menentu.
"Tantangan semakin berat maka saya mengajak untuk kerja cepat dan pelayanan cepat dituntut lebih maksimal karena berdampak bagi banyak sektor dan kehidupan sosial," kata Khofifah saat memberikan sambutan pada Pembukaan PKA dan Penandatangan Nota Kesepakatan BPSDM Kemkomdigi dengan Pemprov Jatim di Gedung Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Jalan Balongsari Tama Surabaya, Kamis (10/4/2025).
Menurut Khofifah, di tengah keterbatasan dibutuhkan pemimpin yang adaptif, inovatif, solutif dan visioner menjadi sangat krusial.
Maka, pelatihan yang diikuti 80 orang untuk dua angkatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi dalam menghadapi tantangan dan peluang pembangunan masa depan.
"Peran besar eselon III untuk terus menguatkan etos kerja yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Yakinlah setiap tantangan akan ada peluang," ujarnya.
Kuatkan Etos Kerja di Tengah Keterbatasan
Menurutnya, pelayanan yang prima dan profesional di tengah keterbatasan, harus dilakukan.
Sebab jika tidak, akan mengakibatkan efek domino bagi optimalisasi pelayanan yang menjadikan birokrasi terasa berbelit dan menyulitkan.
"Selain itu, berimbas di sektor ekonomi yang terhambat, pendapatan pajak menjadi tidak optimal dan berdampak pada kesejahteraan ASN yang sulit ditingkatkan," tuturnya.
Lebih lanjut, salah satu upaya membantu pemerintah memahami posisi strategisnya dan merancang strategi yang tepat di tengah keterbatasan, Khofifah menambahkan pentingnya menerapkan teori SWOT Analisis untuk mengevaluasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).
"Setiap tantangan yang memberseiringi adalah peluang dan kita punya kekuatan yakni kebersamaan, komitmen, kerja keras dan profesional. Itu kekuatan kita," tegasnya.
"Sementara kelemahan internal maupun eksternal bersama-sama melakukan proses refleksi utamanya integritas dan komitmen kita,"imbuhnya.
Pun menyikapi situasi saat ini, ditegaskan Gubernur Khofifah, ketidakpastian global bukan urusan satu dua orang.
“Cek, cek, cek dan detail. Kesuksesan ada di detail. Maka para administrator yang berproses dalam kepelatihan bekerja dengan detail, check and richeck and check again, ini penting untuk kami sampaikan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, digital ekosistem harus dioperasikan dengan komitmen dan penuh integritas. Komitmen dengan Komdigi yang kini ditegakkan Pemprov adalah bagaimana seluruh pihak bisa bekerja efektif dan efisien.
Singgung Tarif Impor 32 Persen
Saat ini ekonomi dunia sedang bergejolak pasca kebijakan tarif impor 32 persen.
Hal ini menjadi tantangan global yang juga menjadi bagian dari tugas Pemprov Jatim untuk mengambil langkah. Sehingga setiap pejabat punya peran dan kontribusi apa yang harus diambil.
“Kerja cepat dan berdampak harus kita lakukan bersama. Maka saya mengajak jangan pernah merasa itu di luar wilayah saya. Lihat setiap tantangan melalui SWOT Analysis. Kinerja kita dituntut lebih produktif,” katanya.
Terkait opportunity atau peluang, Gubernur Khofifah mengatakan, peserta PKA di sektor apapun paling mudah bertemu masyarakat.
Banyak sektor produksinya tidak di ekspor ke beberapa negara. Ruangnya tinggi untuk ditumbuhkembangkan.
"Ada tantangan untuk membangun semangat pelaku UMKM di masing-masing daerah," jelasnya.
Di Jatim pun masih ada beberapa PR yang harus diatasi bersama. Mulai dari kemiskinan, pernikahan dini usia, dan bagaimana meningkatkan investasi dan mendorong ekonomi tumbuh inklusive.
“Peran besar eselon II. Tolong kuatkan etos kerja. Karena tantangan berat maka kerja keras dituntut lebih maksimal,” pungkasnya.
Penandatanganan MoU
Adapun dalam kesempatan ini Gubernur Khofifah bersama Kepala Pusbang Aparatur Kemkomdigi Noor Iza melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPSDM Kementerian Komunikasi Dan Digital (Kemkomdigi) RI dengan Provinsi Jawa Timur tentang pengembangan SDM bidang komunikasi dan digital di Provinsi Jawa Timur.
"Saya menyambut baik dan mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPSDM Kementerian Komunikasi Dan Digital (Kemkomdigi) RI dengan Provinsi Jatim. Saya optimis kerjasama yang terjalin meningkatkan kapasitas dan profesionalitas ASN di Provinsi Jawa Timur," katanya.
Menurutnya, melalui kerja sama ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Jatim gerbang baru nusantara.
Yang kedepannya menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang karena letak dan posisi strategis.
“Tentunya dengan segala keunggulan dan nilai tambah yang bisa kita tawarkan bagi daerah lain,” pungkasnya.
Selain penandatangan kesepakatan pada tahun 2025 ini, sebagai informasi di tahun 2023 telah dilaksanakan Digital Leadership Academy (DLA) Pemprov Jatim dengan Kemenkominfo RI untuk membentuk mindset digital para pemimpin di lingkungan Pemprov Jatim. (dev/van)
