Gubernur Khofifah saat foto bersama para ASN.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jaitm menyiapkan langkah strategis berupa efisiensi anggaran dan penyesuaian pola kerja ASN untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus 105 dolar AS per barel.
“Harga minyak sudah tembus 105 dolar AS per barel. Kita harus melakukan antisipasi sangat detail karena tidak bisa memprediksi sampai kapan konflik global ini berlangsung,” kata Gubernur Khofifah saat memimpin apel di Kantor Setdaprov Jaitm, Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (17/3/2026)..
Ia menegaskan, efisiensi anggaran menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mencegah peningkatan angka kemiskinan, khususnya pada kelompok masyarakat rentan. Khofifah juga menekankan intervensi terhadap masyarakat miskin desil 1 dan 2 harus dilakukan secara komprehensif.
Sebagai bagian dari penghematan energi, Pemprov Jatim mengkaji opsi penyesuaian pola kerja ASN, termasuk pengurangan hari kerja di kantor menjadi empat, tiga, atau dua hari per pekan dengan sisanya dilakukan secara daring.
“Yang bekerja secara online tidak boleh dianggap libur, tetap harus menjaga produktivitas,” kata Khofifah.
Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu layanan publik esensial, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu, Wagub Jatim, Emil Dardak, menyebut pihaknya akan melakukan simulasi berbasis data untuk mengukur dampak kebijakan terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Tujuannya untuk berkontribusi dalam menekan kebutuhan BBM,” ucapnya.
Selain isu ekonomi, apel pagi juga membahas kesiapan menghadapi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah. Pemprov Jatim memproyeksikan sekitar 29,4 juta orang masuk ke wilayah Jawa Timur selama periode tersebut.
Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, operasi modifikasi cuaca dilakukan sejak 16 Maret hingga 24 Maret 2026. Pemprov Jatim juga menyediakan program mudik gratis jalur darat dan laut, termasuk rute Raas–Sapudi yang diperkirakan melayani sekitar 3.000 penumpang.
Di akhir arahannya, Khofifah mengingatkan ASN agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik dan memastikan kendaraan dinas tetap diparkir di kantor masing-masing. (dev/mar)
