Ketua DPC Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda.
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) DPRD Situbondo mempertanyakan kepastian insentif untuk Ketua RT, Kader Posyandu, dan hibah pondok pesantren dalam rapat paripurna terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (5/5/2025),
"Sampai kapan para Ketua RT dan Kader Posyandu harus bersabar menanti insentif mereka yang belum cair? Mereka adalah ujung tombak pelayanan sosial, dan ketahanan lingkungan, tetapi justru terkesan diabaikan dalam eksekusi anggaran," kata Juru Bicara Fraksi DNS DPRD Situbondo, Toton Beni Martono
"Mengapa hibah untuk pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah belum juga terealisasi, padahal NPHD sudah ditandatangani sejak berbulan-bulan lalu? Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kepercayaan dan komitmen kepada institusi keagamaan yang menjadi pilar moral masyarakat kita," imbuhnya
Sedangkan Ketua DPC Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda, mengatakan bahwa pertanyaan itu untuk memastikan insentif untuk Ketua RT, Kader Posyandu dan hibah pondok pesantren, yang sudah menjadi tantangan dari NPHD atau Naskah Hibah Perjanjian Daerah.
"Karena sudah ada info dari beberapa Kementerian sudah dibuka blokir efisiensinya. Jadi kami merespons aspirasi masyarakat," ujarnya.
Ia berharap insentif dan hibah tidak dihapus.
"Harapannya memang kalaupun ada efisiensi itu tidak dihapus baik dari penerima kegiatannya tetapi mungkin nominalnya yang dikurangi," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan bahwa semua bentuk hibah dihapus, kecuali musholla.
"Musholla tidak, sesuai atensi gubernur untuk memperhatikan hibah itu, akhirnya semuanya dihapus," ucapnya.
Ia pun belum memberi jawaban pasti tentang insentif yang dimaksud dewan.
"Nanti, nanti ada itu," pungkasnya. (sbi/mar)
