Sakit, Cak Imin tak Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, A Muhaimin Iskandar, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans.

Cak Imin – panggilan akrab Muhaimin Iskandar - akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans (saat ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Jamaluddien Malik yang kini ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Guntur Jaya..

Baca Juga: Hadiri Kampanye Akbar Luluk-Lukman di Gresik, Cak Imin akan Sanksi Anggota DPRD yang tak Bergerak

"Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi JM," ujar pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Namun Cak Imin tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Pria yang biasa disapa Cak Imin itu dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi atau dugaan pemerasan di Kemenakertrans. Cak Imin yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu seharusnya mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 09.00 WIB.

Namun – seperti dilaporkan sindonews.com - hingga pukul 18.30 WIB, Cak Imin tidak kunjung muncul di lembaga antikorupsi tersebut.

Baca Juga: Politikus PKB Kota Batu Beri Ucapan Selamat kepada KH Ma'ruf Amin dan Gus Muhaimin

Kabar beredar, Cak Imin menderita sakit. "Dia (Muhaimin Iskandar) tidak hadir. Sudah kirim surat, katanya sakit," kata salah satu pegawai Humas KPK saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran Cak Imin di Jakarta, Jumat (23/10/2015).

KPK pun akan langsung melayangkan surat panggilan kedua kepada menteri era Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Akan ada surat panggilan berikutnya," ujar dia.

Jamaluddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan saat dirinya menjabat Dirjen P2KT.Jamaluddin sudah ditahan KPK. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf e dan f, Pasal 23 junto Pasal 421 junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (kcm/sindonews.com)

Baca Juga: Anggota Fraksi PKB Kota Batu Respons Positif Hasil Muktamar Bali

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News