Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Jawa Timur, Gubernur Khofifah menghadirkan kado spesial berupa pembebasan pajak daerah bagi masyarakat. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2025, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/712/013/2025.
Program pembebasan pajak ini telah menjadi tradisi Pemprov Jatim selama enam tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi.
“Momentum Hari Jadi ke-80 Jatim kali ini, kami kembali memberikan hadiah untuk masyarakat berupa pembebasan pajak daerah. Sejak sebelumnya di bulan Juli hingga Agustus 2025 kami juga memberikan pembebasan pajak,” kata Khofifah, Selasa (30/9/2025).
Ia berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan di Jawa Timur.
Pembebasan pajak mencakup
- Penghapusan sanksi administratif keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pembebasan PKB progresif
- Penghapusan tunggakan PKB tahun 2024 dan sebelumnya
Fasilitas pembebasan tunggakan diberikan khusus untuk:
- Kendaraan roda dua milik masyarakat penerima program P3KE atau DTSEN
- Kendaraan roda dua ojek online (ojol)
- Kendaraan roda tiga
“Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat yang menunggak bisa segera melunasi kewajibannya sekaligus memperbarui data kepemilikan kendaraan. Jadi manfaatnya ganda, untuk rakyat dan untuk penataan administrasi,” urai Khofifah.
Berdasarkan proyeksi, kebijakan ini diperkirakan akan dimanfaatkan oleh 1.123.565 objek pajak dengan nilai pembebasan mencapai Rp1,553 miliar. Kendati demikian, potensi penerimaan daerah tetap mencapai Rp299,4 miliar.
“Angka-angka ini menunjukkan betapa besar peluang yang bisa diraih masyarakat Jawa Timur dari program pembebasan pajak,” kata Khofifah.
Seluruh warga Jawa Timur diajak untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.
“Segera manfaatkan pembebasan pajak daerah mulai 1 Oktober hingga 30 November. Mari kita ringankan beban bersama. Pemerintah hadir memberi kemudahan, dan bersama-sama, kita wujudkan Jawa Timur yang semakin maju, inklusif, menuju gerbang baru Nusantara,” pungkasnya. (dev/mar)
