LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandai babak baru transportasi publik di wilayah pesisir utara dengan meresmikan Trans Jatim Koridor VII atau 'Trans Jatim Sunan Drajat' pada Selasa, 7 Oktober 2025 di lahan parkir wisata religi Sunan Drajat.
Peluncuran ini menjadi kado istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, sekaligus bukti komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan layanan mobilitas murah, aman, dan tepat waktu bagi masyarakat.
Koridor VII menjadi jalur penghubung strategis antara Paciran, kemudian Dukun Gresik, Karanggeneng, Sukodadi dan menuju ke Terminal Lamongan dan sebaliknya melintasi kawasan pendidikan, perdagangan, dan pesisir yang selama ini membutuhkan akses transportasi terintegrasi.
Dengan panjang rute mencapai 46,6 kilometer, layanan ini akan dioperasikan oleh 15 unit bus, terdiri atas 14 unit operasional dan 1 unit cadangan.
“Mudah-mudahan Trans Jatim Koridor VII memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kita akan terus memaksimalkan layanan transportasi publik agar lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan warga Jawa Timur,” ujar Khofifah di sela-sela peresmian.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu menegaskan, pengembangan sistem transportasi publik tidak boleh berhenti pada satu titik.
Ia menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur untuk terus berinovasi, memperluas jaringan koridor, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Jangan pernah berhenti berinovasi. Teruslah membangun sinergi dengan seluruh stakeholders yang memungkinkan percepatan transportasi publik di Jawa Timur,” terangnya.
Trans Jatim Koridor VII hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat pesisir dan pelajar di Lamongan.
Bus akan beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB, melayani perjalanan pagi hingga malam bagi para pekerja, pelajar, dan santri yang membutuhkan mobilitas cepat menuju pusat kota.
Untuk menunjang kenyamanan dan aksesibilitas, 50 titik halte atau shelter disiapkan di lokasi-lokasi strategis.
Halte tersebut dirancang untuk menjangkau area layanan publik, kawasan pendidikan, dan titik-titik ekonomi lokal, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses transportasi massal tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.
Selain itu, pemerintah juga memastikan perbaikan infrastruktur jalan di sepanjang rute koridor agar operasional berjalan lancar dan aman.
