Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional melalui penguatan strategi lahan sawah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri mengenai Lahan Baku Sawah (LBS), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Selasa (17/11/2025).
“Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersebut,” kata Nusron.
LP2B merupakan bagian dari LBS yang ditetapkan sebagai zona lindung permanen dengan perlindungan lebih tinggi. Lahan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan non-pertanian dan harus dipertahankan demi ketahanan pangan jangka panjang.
Nusron menjelaskan, berdasarkan RTRW Provinsi, total LP2B telah mencapai 95 persen. Namun, pada level RTRW Kabupaten/Kota baru 194 daerah yang mencantumkan data LP2B.
“Secara keseluruhan, capaian LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57% sehingga masih memiliki kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, termasuk pembentukan Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.
“Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain,” paparnya.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan, turut menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B. Menurut dia, kebijakan LSD memberi kepastian bagi petani.
“Dengan demikian, para petani dapat merasa lebih tenang dan memiliki kepastian untuk merencanakan pengelolaan lahan secara jangka panjang dan strategis,” ujarnya. (afa/mar)
