Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, saat memberi keterangan ke awak media.
IKN, BANGSAONLINE.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki tahap kedua. Kementerian ATR/BPN menegaskan dukungan penuh agar transisi pembangunan berjalan baik hingga tuntas.
Hal tersebut disampaikan Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN di Kantor Kemenko 3, Selasa (11/11/2025).
“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan dengan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga tahap pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semua berjalan sesuai rencana,” paparnya.
Dukungan ATR/BPN tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga menyentuh fondasi utama pembangunan kota, yakni ketersediaan tanah dan kepastian tata ruang.
“Secara fondasi, Kementerian ATR/BPN sedari pembangunan awal di tahun 2020, sudah berperan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Lalu, juga dalam hal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN,” kata Ossy.
Hingga November 2025, ATR/BPN telah menuntaskan 13 paket pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, hingga jalan bebas hambatan. Selain itu, 9 RDTR juga telah selesai dan siap diintegrasikan ke sistem Online Single Submission (OSS).
Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa arah pembangunan tahap kedua mengacu pada Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
“Indikatornya itu mulai dari terbangunnya KIPP IKN sebanyak 800-850 hektare; pembangunan gedung mencapai 20%; pembangunan hunian mencapai 50 persen; ketersediaan sarana dan prasarana dasar sebesar 50%; lalu, indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74 persen,” ucapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memonitor pembangunan IKN agar berjalan sesuai rencana dan tuntas. Rapat tersebut juga merupakan bagian dari Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN dan sejumlah mitra kerja terkait. (afa/mar)
