Merayakan Predikat, Mengatasi Realitas: Evaluasi Kritis “Kabupaten UMKM” Situbondo

Transformasi mindset melampaui bantuan modal

Bupati Situbondo telah menekankan bahwa mindset adalah kunci UMKM naik kelas, di samping pemberian insentif pinjaman modal tanpa bunga. Namun, praktik lapangan menunjukkan bahwa pendampingan untuk mengubah mindset ini belum berjalan secara merata atau berkelanjutan.

Program bantuan permodalan memang penting, tetapi jika pinjaman digunakan tanpa dibarengi literasi keuangan yang kuat (seperti yang diakui bupati, banyak yang mencampur uang usaha dan pribadi), serta strategi pemasaran digital yang efektif, maka modal tersebut hanya akan menjadi bantalan sesaat alih-alih pendorong pertumbuhan.

Hal ini juga berlaku untuk kebijakan wajib beli ASN. Meskipun efektif sebagai demand awal, kebijakan ini rentan terhadap keengganan ASN jika kualitas produk tidak membaik. Ketergantungan pada captive market (pasar terikat) seperti ASN justru dapat menumpulkan insting UMKM untuk berkompetisi dan berinovasi di pasar bebas.

Rekomendasi: Mengubah fokus dari "Titik" ke "Jejaring"

Untuk memastikan predikat Kabupaten UMKM benar-benar menjadi fondasi ekonomi Situbondo yang tangguh, Pemkab perlu melakukan pergeseran fokus kebijakan sebagai berikut:

Optimalisasi Digitalisasi: Alih-alih terlalu fokus pada pembangunan fisik sentra baru, pemkab harus mengintensifkan pendampingan digital. Ini mencakup pelatihan untuk branding produk lokal, penguasaan e-katalog untuk belanja pemerintah, dan aktif berkolaborasi dengan e-commerce besar untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke luar Situbondo.
Kurasi dan Inkubasi: Sentra yang ada, seperti the City of Burnek, perlu direvitalisasi dengan kurasi ketat pada jenis produk dan inkubasi bisnis yang wajib diikuti pelaku usaha. Berikan insentif hanya kepada UMKM yang menunjukkan inovasi dan komitmen perbaikan kualitas produk, sehingga sentra tersebut menjadi representasi produk terbaik Situbondo, bukan sekadar menampung lapak.
Pendampingan Supply Chain: Masalah UMKM bukan hanya di ujung (penjualan), tetapi juga di hulu (bahan baku dan produksi). Pemkab harus memastikan rantai pasok lokal berjalan efisien, yang meliputi pelatihan standardisasi kualitas, manajemen stok, dan efisiensi produksi.

Predikat "Kabupaten UMKM" adalah awal yang baik, tetapi tantangan sebenarnya adalah memastikan tidak ada UMKM yang ditinggalkan. Keramaian yang meredup di beberapa sentra harus dilihat sebagai lampu merah untuk segera mengubah strategi, dari sekadar penyedia lapak menjadi fasilitator pasar yang berkelanjutan dan kompetitif.

*Penulis adalah wartawan HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com