Olimpiade Matematika di Bojonegoro Ricuh, Pemkab Minta Panitia Bertanggung Jawab

Pembatalan ini membuat ratusan siswa yang sudah bersiap mengikuti sesi berikutnya harus pulang dengan kecewa.

"Untuk level 2 dan level 3 kami berhentikan, dan rencana akan kami lakukan pengembalian uang atau nanti kita akan gelar per kecamatan. Tapi kami masih akan koordinasi dengan pihak sekolah yang mendaftar," imbuh Ita.

Panitia mengakui bahwa jumlah peserta membengkak jauh lebih besar dari perizinan awal, sehingga persiapan lapangan dan pengawasan jadi tidak sebanding dengan jumlah peserta yang hadir. Lonjakan peserta itu juga membuat manajemen lokasi tidak terkendali.

"Untuk awalnya peserta yang kami laporkan ke pihak kepolisian saat mengajukan perizinan, ada sebanyak 1.000, tetapi satu hari sebelum pelaksanaan ternyata peserta bertambah menjadi 2.000," ungkap Ita.

Panitia menyampaikan bahwa setiap peserta membayar biaya pendaftaran dan sebagian dana dialokasikan untuk sekolah yang bekerja sama, sehingga penggunaan dana ini menjadi sorotan dari wali murid yang mempertanyakan transparansi penyelenggara. Informasi ini juga memperkuat kekecewaan peserta yang merasa tidak mendapatkan layanan sesuai biaya.

"Tiap peserta biaya pendaftaran 55 ribu, Dari nominal itu, juga sudah ada fee untuk kepala sekolah," tutur Ita.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menilai panitia tidak melakukan koordinasi apa pun dengan Dinas Pendidikan maupun Kemenag, sehingga mereka dinyatakan bersalah dan wajib bertanggung jawab atas kekacauan serta uang peserta yang sudah masuk.

Pemerintah daerah juga akan mengumpulkan pihak terkait karena masih ada lebih dari 1.300 peserta yang belum mengikuti lomba.

"Karena adanya aduan masyarakat tentunya ini harus segera ada solusi secara cepat. Apa pun panitia jelas salah. Karena tidak koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) maupun Kemenag yang mempunyai fungsi dalam pendidikan di tingkat sekolah dasar dan MI," katanya. (rif)