Rapat koordinasi Kemenhaj bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengambil langkah konkret dalam mewujudkan kemandirian pangan pada penyelenggaraan ibadah haji.
Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.
Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Jaenal menyatakan bahwa Indonesia harus berhenti bergantung pada pasokan beras dari negara lain, seperti Vietnam dan Thailand untuk konsumsi jamaah haji.
“Pemenuhan konsumsi jamaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jamaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Ditjen PE2HU bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian menyepakati komitmen pemanfaatan beras nasional.
Bulog akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen. Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan regulasi untuk memperlancar proses ekspor.
Rapat juga membahas regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih lebih rendah dibandingkan beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan kebijakan agar produk nasional dapat bersaing.
Jaenal menyatakan, kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas.
“Selama ini tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat,” ucapnya.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menilai langkah ini sebagai bagian dari membangun legacy baru.
"Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," katanya.
Dengan perencanaan sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang jamaah Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional. (msn/mar)
