SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Ratusan mahasiswa menggelar aksi bertajuk De(ad)mokrasi Indonesia II di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Rabu (11/2/2026), dengan membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat melalui wakil rakyat.
Koordinator lapangan aksi, M. Rizqi Senja Virawan, menyampaikan bahwa lima isu utama tersebut mencakup penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan, pengangkatan pegawai MBG sebagai ASN, persoalan guru honorer, wacana pilkada tidak langsung, hingga deforestasi.
"Kalau untuk tuntutan utama itu ada lima, ada lima isu utama. Isu pertama itu terkait dengan 11 juta peserta PBI BPJS yang dinonaktifkan. Terus mengenai pegawai MBG yang diangkat. Dan di situ mendeskreditkan guru honorer sampai hari ini," ujarnya.
"Terus ada wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Saat ini banyak sekali deforestasi Indonesia yang menyebabkan bencana di mana-mana," tambahnya.
Sekitar 300 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur terlibat dalam aksi tersebut. Mereka berasal dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Islam Lamongan, Universitas Hang Tuah, serta sejumlah kampus lainnya.
Para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka agar DPRD Jawa Timur turut menyuarakan tuntutan tersebut ke tingkat nasional.
"Yang kami harapkan di sini DPRD dan masyarakat, terutama dalam hal ini, saat ini, diwakili oleh mahasiswa yaitu satu suara," katanya.
Massa aksi juga mengajak masyarakat Jawa Timur untuk bersatu mendesak pemerintah pusat agar merespons berbagai isu yang dinilai berdampak luas secara nasional.
"Sehingga setidaknya perwakilan kami di DPRD Jawa Timur satu suara dengan kami untuk Nanti pada akhirnya mengaudiens ke pusat," harapnya.
