Wali Kota Malang saat memberi sambutan.
KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang memperingati HUT ke-112, Rabu (1/4/2026), Wahyu Hidayat selaku kepala daerah setempat menyampaikan sejumlah capaian strategis selama masa kepemimpinannya bersama wakilnya.
“Ini adalah momentum untuk memantapkan janji politik saya bersama Mas Wakil. Dalam kurun kurang lebih satu tahun, beberapa program prioritas telah kami selesaikan sesuai RPJMD Kota Malang,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah isu krusial seperti penanganan banjir, kemacetan, parkir, dan persoalan perkotaan lain masih dalam proses penyelesaian bertahap.
“Tidak bisa sim salabim. Semua harus berproses. Tapi progresnya baik dan kami optimistis target-target pembangunan dapat terealisasi,” katanya.
Wahyu juga menegaskan, Kota Malang telah mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
“Sebelum adanya regulasi nasional, kami sudah lebih dulu menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti pembatasan penggunaan media sosial bagi pelajar. Ini demi melindungi anak-anak yang secara mental belum siap,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, Wahyu menyinggung penyelesaian polemik Pasar Besar yang kini diarahkan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pendekatan kepada pedagang disebut menjadi prioritas agar solusi tidak menimbulkan tekanan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa dewan terus memberi rekomendasi terkait isu kemiskinan, banjir, kemacetan, hingga persoalan perempuan dan anak.
“Catatan kami banyak, dan itu sudah kami sampaikan melalui berbagai forum. Permasalahan tersebut masih membutuhkan perhatian serius,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan gotong royong antarperangkat daerah agar pembangunan berjalan efektif di tengah kebutuhan efisiensi anggaran.
“Ego sektoral harus dihilangkan. Koordinasi harus diperkuat agar tidak boros energi, biaya, maupun program,” ujarnya.
Terkait program Universal Health Coverage (UHC), Amithya mencontohkan perlunya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan data penerima manfaat tepat sasaran. Ia juga menegaskan skema KPBU untuk Pasar Besar masih membutuhkan kajian panjang.
“Perlu banyak kajian dan analisis. Kami ingin penyelesaiannya komprehensif. Prosesnya masih panjang,” pungkasnya. (dad/mar)
