Korwil BGN Pamekasan, Hariyanto (baju biru), bersama Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bumi Gerbang Salam yang menjadi penopang program MBG atau Makan Bergizi Gratis menuai sorotan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan dinilai belum menunjukkan dukungan optimal dalam pemenuhan dokumen dan perizinan.
Padahal, SPPG merupakan elemen krusial dalam mendukung program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Untuk memperkuat koordinasi, telah dibentuk Paguyuban Mitra SPPG Pamekasan yang melibatkan Satgas MBG, BGN, pemerintah daerah, hingga yayasan mitra pengelola dapur. Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan juga masuk dalam struktur paguyuban sebagai pembina.
Namun, Koordinator Wilayah BGN Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Triarif, menyebut DPRKP tidak hadir dalam agenda percepatan perizinan pembangunan SPPG, sekaligus pembentukan Paguyuban Mitra MBG.
“Pada saat agenda percepatan perizinan SPPG sekaligus pembentukan Paguyuban Mitra MBG Kabupaten Pamekasan, DPRKP tidak hadir,” ucapnya, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, ketidakhadiran OPD terkait berpotensi menghambat percepatan pembangunan. Ia menegaskan, keberhasilan program MBG membutuhkan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan agar program nasional ini tidak tersendat karena persoalan administratif maupun teknis,” katanya.
Kendati demikian, Hariyanto memastikan pihaknya telah menjalankan instruksi DPRKP terkait pemenuhan dokumen persyaratan pembangunan.
“Kami sudah menjalankan tugas dan amanah yang menjadi kewajiban dalam pemenuhan administrasi SPPG. Selebihnya kami serahkan kepada pemilik atau mitra dapur untuk proses selanjutnya,” ujarnya. (dim/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
