Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis. Foto: ANDI SIRAJUDIN/BANGSAONLINE
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Meski Pemkab Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dewan menilai capaian tersebut belum mencerminkan keberhasilan nyata.
Dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026), Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo melontarkan kritik terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap lebih fokus mengejar serapan anggaran daripada menyelesaikan persoalan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan tingginya realisasi anggaran tidak boleh dijadikan indikator utama keberhasilan.
“Jangan bangga hanya karena serapan anggaran tinggi, sementara persoalan riil di lapangan tetap menggunung. Itu justru menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB itu menilai banyak OPD tidak mampu menerjemahkan anggaran menjadi inovasi. Ia menekankan perlunya perubahan pola kerja birokrasi agar tidak sekadar menghabiskan anggaran, melainkan menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Pengamat keuangan daerah, Achmad, menambahkan opini WTP hanya mencerminkan kepatuhan administrasi.
“Namun ketika anggaran terserap besar tetapi dampak sosial dan manfaat pembangunan tidak dirasakan masyarakat, maka hal itu menunjukkan kegagalan birokrasi dalam menerjemahkan anggaran menjadi solusi,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD memastikan akan memperketat fungsi pengawasan terhadap program OPD. Fokus pengawasan diarahkan pada Perubahan APBD 2026 dan pembahasan KUA-PPAS 2027, dengan menolak kegiatan yang tidak memiliki indikator keberhasilan jelas dan terukur.
DPRD Kabupaten Probolinggo menegaskan era program rutin yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran harus diakhiri. Setiap rupiah APBD dituntut menghasilkan manfaat nyata, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan masyarakat. (ndi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
