KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Kesempatan masyarakat Kota Kediri untuk mengakses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat masih terbuka karena Pemerintah Kota Kediri bersama Kementerian Sosial RI masih melakukan penjangkauan calon peserta didik guna memenuhi kuota yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttakin menjelaskan program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 dan desil 2.
Namun, masyarakat yang masuk dalam kategori desil 3, 4, dan seterusnya tetap berpeluang mengikuti program tersebut dengan syarat lolos survei kelayakan (ground check) yang dilakukan tim Dinas Sosial.
“Berbeda dengan sistem penerimaan peserta didik pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Untuk desil 1 dan desil 2 secara otomatis langsung masuk dan tidak disurvei, namun untuk yang desil 3,4 dan seterusnya apabila berminat bisa menghubungi Dinas Sosial atau Lapor Mbak Wali 112 untuk selanjutnya dijangkau untuk dilakukan asesmen dan survei apakah yang bersangkutan benar- benar masuk kategori tidak mampu,” jelasnya, Jumat (10/7/2026).
Imam mengatakan setiap jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, hingga SMA, memiliki kuota 90 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel).
Hingga saat ini, kuota jenjang SMA telah terisi 84 siswa.
Sementara itu, kuota SMP telah terisi 83 siswa.
Adapun kuota SD baru terisi 25 siswa.
Ia berharap seluruh kuota dapat terpenuhi sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan berlangsung pada 13–17 Juli.
Meski demikian, apabila kuota belum terpenuhi, kegiatan belajar mengajar tetap akan berjalan sesuai jumlah peserta didik yang telah diterima.
“Kemarin hasil koordinasi kita dengan Kemensos kuota seluruhnya diharapkan bisa terpenuhi. Jadi untuk rombel SD dialihkan menjadi rombel SMA. Dengan demikian, SMA mendapatkan tambahan 1 rombel atau tambahan kuota sebanyak 36 siswa,” jelasnya.
Imam menuturkan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan sistem berasrama.
Seluruh kebutuhan pendidikan, mulai dari seragam, tas, buku pelajaran, laptop, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan hidup sehari-hari selama mengikuti pendidikan ditanggung oleh pemerintah.
Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut, terutama bagi anak-anak yang berpotensi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Ia juga mengimbau masyarakat turut menyampaikan informasi kepada tetangga maupun kerabat yang membutuhkan agar dapat memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Imam memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap legalitas pendidikan di Sekolah Rakyat.
Menurutnya, ijazah yang diterbitkan untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah umum dan diakui secara resmi.
“Mari kita manfaatkan Sekolah Rakyat ini untuk memperbaiki tingkat pendidikan anak-anak kita. Kami berharap seluruh kuota dapat terisi sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dan yang tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah reguler karena keterbatasan biaya bisa memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas,” pungkasnya. (uji/van)
