Jokowi Diminta Beri Penjelasan soal Budie Arie Bilang Ada Percepatan Politik Sebelum 2029

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal kemungkinan percepatan politik sebelum 2029 menuai sorotan dan turut menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sorotan tersebut muncul karena pernyataan Budi Arie disampaikan saat Jokowi berada di dekatnya.

Kepala Kantor Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan dirinya tidak ingin buru-buru menyimpulkan adanya keterlibatan Jokowi dalam pernyataan tersebut.

Namun, Pipin menilai publik tetap berhak memperoleh penjelasan mengenai konteks pernyataan Budi Arie, terutama karena posisi dan pernyataannya dinilai dapat menimbulkan berbagai tafsir.

“Kalau memang hanya pendapat pribadi Budi Arie. Sebaiknya Pak Jokowi menjelaskan secara terbuka agar tidak menjadi bola liar,” kata Pipin, dikutip Kamis (27/8/2026).

Menurut Anggota Koalisi Prabowo tersebut, pernyataan yang disampaikan relawan politik itu sebaiknya tidak dibiarkan berkembang tanpa adanya klarifikasi.

Terlebih, Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur proses pergantian kekuasaan dan pelaksanaan pemilu.

Pipin menilai penggunaan istilah “percepatan” menjelang pemilu yang telah dijadwalkan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pergantian kepemimpinan nasional dapat berlangsung di luar mekanisme konstitusional.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie menyampaikan pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Saat berada dekat Jokowi, Budi Arie mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Budi Arie kemudian mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Ia juga membandingkannya dengan situasi yang terjadi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.