JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diterima dalam sidang pleno Muktamar NU 2026. Meski demikian, sejumlah catatan disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat organisasi pada periode kepengurusan berikutnya.
Perwakilan PWNU Jawa Timur menilai, salah satu capaian penting PBNU selama periode kepengurusan kali ini adalah transformasi organisasi. Perubahan tersebut dinilai berhasil menggeser pola pengelolaan organisasi dari yang bergantung pada individu menjadi sistem yang berlandaskan prosedur dan regulasi.
"Program strategis terpenting dan saya kira itu adalah prestasi PBNU kali ini, yaitu transformasi organisasi. Ini telah dilakukan dengan amat sangat baik, terutama dalam hal pengalihan transformasi dari orang ke prosedur," ujarnya saat menyampaikan pandangan umum, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, PBNU telah menyusun berbagai regulasi yang menjadi pedoman organisasi, mulai dari Mukadimah Khittah Asasi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), hingga berbagai peraturan perkumpulan dan peraturan PBNU.
Namun, ia menilai masih diperlukan penataan lebih lanjut, khususnya terkait kejelasan hierarki kewenangan dari tingkat PBNU, PWNU, PCNU, hingga ranting.
"Kalau masih ada kekurangannya di sana-sini, yang pertama perlu kejelasan hierarki otoritas, mulai dari PBNU, PWNU, PC, sampai ke anak ranting," jelasnya.
Selain itu, distribusi kewenangan atau desentralisasi juga dinilai perlu diperkuat, terutama dalam pengelolaan fasilitas milik NU seperti rumah sakit, universitas, sekolah, dan berbagai lembaga lainnya.
"Distribusi otoritas atau desentralisasi ini juga amat penting untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ini terutama untuk khidmat fasilitas-fasilitas, rumah sakit, universitas, sekolah dan sebagainya yang sangat menentukan kelancaran organisasi," terangnya.
Digitalisasi Jadi Lompatan Besar
Catatan berikutnya berkaitan dengan digitalisasi organisasi. Langkah tersebut dinilai sebagai salah satu lompatan besar PBNU karena penerapannya telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
"Berikutnya lagi tentang digitalisasi. Ini pun merupakan loncatan yang amat besar. Dan tidak mudah untuk menerapkan seperti itu mulai dari Jakarta yang sudah digitalisasi sampai Irian Jaya masih zaman batu. Tapi alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan hampir seluruh Indonesia dengan amat sangat baik," katanya.
Meski demikian, sistem digital tersebut dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama dari sisi reliabilitas, validitas, dan keamanan. Aturan mengenai kewenangan pengguna dalam mengakses maupun mengelola sistem juga dinilai perlu diperjelas.
"Tadi sudah dibahas oleh ketum bahwa kelemahannya atau perbaikan yang diperlukan adalah reliabilitas dan validitas, termasuk security-nya. Siapa yang boleh melakukan apa dan sebagainya. Ini perlu diturunkan dalam bentuk peraturan," ujarnya.
Kaderisasi dan Wawasan Keulamaan Perlu Diperluas
Dalam bidang kaderisasi, ia menilai sejumlah program seperti PD-PKPNU telah berjalan dan menyebar hingga tingkat bawah. Namun, masih ada program yang perlu diperkuat, salah satunya PMKNU.
"Yang perlu diperluas adalah PMKNU yang dalam kasus ini masih selalu dikeluhkan kurang lancar dan sebagainya. Ini bisa diperluas," ungkapnya.
Selain itu, Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) disebut menjadi salah satu program yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih serius.
"Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, yang kebetulan saya bukan kiai, adalah PPWK. Pendidikan kaderisasi wawasan keulamaan. Ini amat sangat penting yang selama ini masih kurang dilakukan," tegasnya.
Dorong Aset NU Dikelola untuk Kemandirian
Hal lain yang menjadi sorotan adalah optimalisasi aset NU. Menurutnya, aset organisasi yang tersebar hingga tingkat ranting, MWC dan PC merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian NU.
Ia mendorong agar pemanfaatan aset dilakukan secara masif dan tidak hanya berpusat di tingkat PBNU.
"Ini kaitannya dengan kemandirian. Saya yakin PBNU sudah melakukan di sana-sini, tapi perlu dilakukan secara masif mulai dari PBNU sampai ke bawahnya," katanya.
Menurutnya, apabila aset-aset tersebut dapat dikelola dengan baik dan diubah menjadi kekuatan ekonomi organisasi, NU memiliki potensi besar untuk membangun kemandirian.
"Di tingkat bawah itu justru punya aset banyak, mulai dari ranting, MWC sampai PC. Ini perlu segera diatur sedemikian hingga aset yang dimiliki oleh ulama itu bisa didayagunakan," jelasnya.
Ia juga mendorong agar pengelolaan organisasi tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan dibangun menjadi sistem yang saling terhubung. Dengan jumlah warga NU yang besar, potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi organisasi.
"Ini sangat strategis. Kalau bisa dengan pasar yang dia 120 juta warga NU, insyaallah bisa mandiri. Kuncinya adalah ketaatan warga NU," pungkasnya.
Sejumlah catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah NU ke depan. Transformasi organisasi, penguatan digitalisasi, kaderisasi, pembagian kewenangan, hingga optimalisasi aset dinilai menjadi bagian penting untuk membangun organisasi yang semakin tertata dan mandiri. (raf)
