PKS juga menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan intervensi anggaran. Di antaranya penguatan UMKM, pengelolaan sampah dan keberlanjutan TPA Supit Urang, penanganan banjir melalui drainase terintegrasi dan embung, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, hingga pengembangan transportasi publik.
Sedangkan Fraksi Gerindra menyampaikan 11 catatan strategis. Fokusnya mencakup evaluasi pendapatan daerah, digitalisasi pemungutan, efisiensi belanja operasional, pengawasan Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga pemanfaatan SiLPA agar perencanaan anggaran lebih presisi.
Gerindra juga mendorong penguatan layanan dasar, pendidikan dan kesehatan, percepatan digitalisasi parkir, pengelolaan sampah berbasis teknologi, pengembangan pendidikan vokasi dan industri kreatif, serta perluasan akses permodalan bagi UMKM.
Di tengah berbagai catatan DPRD tersebut, Pemkot Malang masih melakukan verifikasi terhadap potensi pendapatan dan kebutuhan belanja sebelum menetapkan tambahan anggaran.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan tambahan anggaran tersebut tidak akan dibagi rata kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sudah kita verifikasi, kita validasi. Kemungkinan ada sekitar anggaran Rp50 miliar, kemudian juga terkait dengan gaji,” kata Wahyu, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, tambahan ruang fiskal akan diarahkan kepada OPD yang memiliki program sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Pertimbangan tersebut mencakup prioritas pembangunan nasional, visi dan misi kepala daerah, serta arah pembangunan dalam RPJMD Kota Malang.
Termasuk pula kecamatan yang sebelumnya mengalami penyesuaian anggaran.
“Skemanya nanti kita akan berikan kepada OPD yang memang sejalan dengan prioritas pembangunan, program nasional, visi misi, masih juga dalam RPJMD, dan juga termasuk kecamatan-kecamatan yang tadi sempat terpotong,” jelasnya.
Wahyu mengatakan Pemkot Malang masih mengonsolidasikan seluruh potensi pendapatan sebelum menentukan distribusi tambahan anggaran tersebut.
“Nanti kita bahas lebih detail tiap OPD. Kita akan akumulasikan semua data pendapatan yang sudah kita dapat, kemudian nanti kita berikan kepada OPD-OPD prioritas sesuai dengan usulan-usulan dari pendapat fraksi-fraksi,” ujarnya.
Dengan demikian, Rp50 miliar tersebut masih berupa ruang fiskal yang tengah dihitung dan belum menjadi tambahan belanja final bagi masing-masing OPD.
Selain ruang fiskal, APBD 2027 juga diarahkan untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan.
Data terbaru Pemkot Malang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,97 persen, turun dari 6,10 persen. Dalam sasaran pembangunan 2027, Pemkot menargetkan TPT dapat ditekan hingga maksimal sekitar 5,6 persen.
Target tersebut juga berada di bawah capaian TPT 2025 yang tercatat sebesar 5,69 persen.
Wahyu mengatakan penurunan pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan penciptaan lapangan kerja formal. Pemerintah juga akan mengandalkan investasi, peningkatan kompetensi pencari kerja, sektor informal, UMKM, dan ekonomi kreatif.
“Dengan adanya investasi masuk, tentu juga akan ada pengurangan pengangguran,” katanya.
Menurut Wahyu, berkembangnya ekonomi kreatif juga membuka ruang pekerjaan baru di luar sektor formal.
“Sekarang dengan kota kreatif ini akhirnya banyak membuat pekerja-pekerja yang tidak bekerja di sektor formal, tapi di informal. Mereka bisa mengurangi pengangguran,” ujarnya.
Kota Malang memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif yang dinilai berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu, Pemkot juga mendorong perbaikan pendataan pekerja informal agar kondisi ketenagakerjaan dapat tergambar secara lebih utuh.
Wahyu menegaskan strategi penurunan pengangguran akan dilakukan melalui kombinasi investasi, perluasan kesempatan kerja, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Target kita optimis kita bisa naik melebihi dari pusat,” tegasnya. (dad/van)
