foto: rusmiyanto/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Wilayah TPID Jawa Timur terdahulu yang dilakukan pada Mei 2015, TPID Jawa Timur berupaya memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan pembenahan Tata Niaga komoditas pangan strategis di Jawa Timur melalui inisiasi percepatan implementasi kerjasama antar daerah yang bersinergi dengan BUMD.
Upaya percepatan implementasi kerjasama antar daerah ini dirumuskan melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID kedua se-Jawa Timur yang digelar di Hotel Sheraton Jl. Tunjungan, Surabaya, Senin (14/12).
Baca Juga: Rakornas dengan Presiden, Pj. Gubernur: TPID Jatim Berhasil Kendalikan Inflasi Sesuai Target 2,82%
Dalam Rakorwil yang mengangkat tema “Penguatan Fungsi Buffer Stock Komoditas Pangan Strategis melalui Kerjasama Antar Daerah di Jawa Timur” ini, hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, juga sekaligus sebagai pengarah TPID Jawa Timur Benny Siswanto, serta Ketua TPID Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi. Keduanya memberikan arahan terkait penguatan strategi pengendalian inflasi disampaikan membuka acara, dan menggaris bawahi pentingnya komitmen tindak lanjut dari setiap Rakorwil yang telah dilakukan.
Adapun peserta kegiatan ini adalah seluruh anggota TPID di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, perwakilan TPID Jawa Tengah, TPID Nusa Tenggara Barat, TPID Kalimantan Timur dan TPID DKI Jakarta.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan narasumber, antara lain Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, SE. MA, Guru Besar bidang Supply Chain Engineering Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Prof. Nyoman Pujawan, dan Direktur Pengembangan Agribisnis Paskomnas Indonesia, Soekam Parwadi.
Baca Juga: Hadiri Rakorpusda BI 2024, Pj Gubernur Jatim Gagas Skema Program Korporasi Petani
Dalam Rakorwil ini, dihasilkan beberapa upaya percepatan yang dapat dilakukan, antara lain:
(i) aspek penguatan kelembagaan, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerjasama antar daerah antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, BI dan BUMD Provinsi dan penyelarasan program kerjasama antar daerah ke dalam program kerja pemda.
(ii) aspek penguatan produksi, distribusi dan konektivitas, yaitu penguatan landasan regulasi yang mendasari penguatan fungsi BUMD sebagai lembaga buffer, dukungan alokasi anggaran dari APBD untuk penguatan infrastruktur BUMD dan peningkatan kerjasama Pemda dengan Perbankan dalam hal pembiayaan BUMD.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi Karena IHK Meningkat, Khofifah Terus Gencarkan Pasar Murah di Berbagai Daerah
(iii) aspek Kajian & Informasi, dan Regulasi & Monitoring, yaitu penguatan landasan regulasi yang mendasari penguatan fungsi BUMD sebagai penyedia informasi data pasokan dan mendorong peningkatan infrastrukur dalam mendorong sistem informasi yang terintegrasi.
(iv) aspek Pengendalian Ekspektasi, yaitu meningkatkan sinergi dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan strategis di masing-masing daerah.
Ke depan, implementasi program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan struktural yang menjadi kendala dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur, yaitu masih lemahnya sistem kelembagaan di sektor pertanian yang berdampak pada tata niaga pangan yang tidak efektif dan efisien.
Baca Juga: Antisipasi Gejolak Inflasi Jelang Idulfitri, Gubernur Khofifah Bersama TPID Jatim Gelar Rakorwil
Sedangkan untuk evaluasi perkembangan inflasi sampai dengan November 2015, tercatat sebesar 4,65% (yoy) dan 2,22% (ytd). Artinya, secara keseluruhan inflasi di tahun 2015 relatif terkendali seiring minimnya kebijakan pemerintah yang mendorong kenaikan harga dan terkendalinya harga komoditas pangan ditengah risiko anomali iklim El Nino. (yan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
