ZURICH, BANGSAONLINE.com - Presiden FIFA non-aktif Sepp Blatter dan presiden UEFA non-aktif Michel Platini telah dilarang terlibat di semua kegiatan terkait sepak bola selama delapan tahun oleh Komite Etik FIFA.
Komite Etik badan sepak bola dunia itu memutuskan Senin, 21 Desember, bahwa Blatter dan Platini, telah melanggar Kode Etik FIFA yang berkaitan dengan konflik kepentingan, pelanggaran loyalitas dan pemberian hadiah.
Baca Juga: Merancang Kebutuhan Bertanding, Kecerdasan dan Pengambilan Keputusan Pesepakbola Usia Dini
Namun mereka dinyatakan terbebas dari tuduhan suap dan korupsi. "Komite Etik yang dipimpin oleh Hans-Joachim Eckert telah melarang Joseph S. Blatter, Presiden FIFA dan Michel Platini, Wakil Presiden dan anggota Komite Eksekutif FIFA dan Presiden UEFA , selama delapan tahun dari semua kegiatan berhubungan dengan sepak bola (administrasi, olahraga atau lainnya) pada tingkat nasional dan internasional," demikian pernyataan FIFA sebagaimana dilansir dari laman CNN. "Larangan mulai berlaku segera."
Dalam sidang putusan Komite Etik FIFA, hakim Hans-Joachim Eckert menyatakan pembayaran sebesar 2 juta dolar telah diterima Platini pada 2011 oleh badan sepak Bola Dunia dan ditandatangani Blatter. Keduanya dianggap menyalahgunakan wewenang dan jabatannya terkait dengan pembayaran itu.
Kedua pria membantah melakukan kesalahan. Blatter dan Platini mengatakan pembayaran itu untuk menghormati kesepakatan yang dibuat pada 1998 tentang pekerjaan yang dilakukan antara tahun 1998 dan 2002, ketika Platini bekerja sebagai penasihat teknis untuk presiden FIFA.
Baca Juga: [HOAKS] FIFA Batalkan Kemenangan Qatar atas Timnas Indonesia Usai Pastikan Wasit Curang
Mereka diberi kesempatan mengajukan banding di Komite Banding FIFA, kemudian di CAS.
Platini sendiri, yang menolak untuk menghadiri sidang sebagai protes, telah membawa kasus ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) awal bulan ini. Mantan pemain klub Juventus dan tim nasional Prancis ini, disebut-sebut sebagai kandidat kuat menggantikan Blatter sebagai presiden FIFA pada pemilihan 26 Februari, namun, larangan tersebut sepertinya telah mengkebiri peluangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News