PJU di Probolinggo Mati Gara-gara Tunggakan Listrik Pemkot Capai Rp 2,6 Milyar

PJU di Probolinggo Mati Gara-gara Tunggakan Listrik Pemkot Capai Rp 2,6 Milyar ilustrasi

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - PLN melanjutkan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU). Dari yang semula poros utama Jl Soekarno-Hatta-PB Sudirman, kini bertambah Jl dr Saleh, Suroyo, dan dr Sutomo.

Untuk Jl dr Saleh dan Suroyo , PJU yang dipadamkan hanya separuh jalan. Sedangkan Jl Dr Sutomo dimatikan sepanjang jalan. Walau kawasan ini adalah kawasan pertokoan, tapi tak menyurutkan PLN bertindak.

Baca Juga: Banjir Dukungan! Khofifah Dirubungi Ribuan Pekerja SKT Sampoerna Plant Kraksaan

Menurut Pringgo, Kepala PLN unit Kota , PJU itu akan kembali dinyalakan manakala ada pembayaran. Pemkot, katanya, mempunyai tunggakan 2 bulan, November-Desember sebesar Rp 2,6 milyar. "Tidak ada denda, karena bukan masuk kategori yang dikenai denda jika telat membayar," ujar Pringgo.

Pemkot sendiri memastikan, pembayaran tunggakan listirik penerangan jalan umum (PJU) dilunasi minggu pertama tahun ini. Dengan pembayaran ini, maka PJU yang telah dimatikan oleh PLN akan menyala kembali.

Kata Kadis Keuangan (DPPKA) Agus Hartadi, Pemkot membayar setelah anggaran 2016 berjalan. "Sudah pasti kita bayar. Kita anggarannya ada. Uangnya ada. Minggu pertama langsung dilunasi," ujarnya.

Baca Juga: Belasan Wartawan Datangi Kantor DPRD Kota Probolinggo, Ada Apa?

Menunggaknya pembayaran listrik dituding gara-gara dewan tidak membahas perubahan anggaran keuangan, yang di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk belanja kegiatan pemkot, salah satunya adalah belanja publik.

Pernyataan Sekda Johny Haryanto yang terang-terangan mengatakan tidak ada anggaran karena PAK tidak dibahas, jelas arahnya dialamatkan ke dewan. Pemkot rupanya tak mau disalahkan sepenuhnya dengan permasalahan yang muncul sebagai dampak dari PAK yang tak terbahas.

Hamid Rusdi, ketua Fraksi Gerindra-Demokrat (GeDe) tak menampik dinamika politik di gedung dewan, membawa imbas pada kepentingan publik. Sejak awal pihaknya bersama partai koalisi PDIP, dan PPP, PKS, dan Demokrat 'ngotot' membahas PAK, namun akhirnya buntu karena partai lain berbeda sikap dan pandangan. (ndi/rev)

Baca Juga: Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Gandeng PKL

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO