Tuntut Status KLB Demam Berdarah, PMII Jombang Demo Gedung Dewan

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. Mereka menggelar aksi untuk menuntut Bupati Jombang agar segera menetapkan status Kejadian Luar biasa (KLB) Demam Berdarah di Kabupaten Jombang.

(Baca: Utamakan Pencitraan, Bupati Jombang Abaikan Nyawa Penderita DBD)

Baca Juga: Cegah Stunting dan Anemia, Puskesmas Pulorejo Ngoro Gelar Gerakan Aksi Bergizi ke Pelajar

Aksi dimulai dengan long march dari taman Pujasera yang berjarak 1 kilometer dari gedung rakyat tersebut. Selain melakukan long march perwakilan dari mahasiswa juga melakukan orasi secara bergantian.

"Persoalan demam berdarah sudah merenggut banyak nyawa, maka penetapan status KLB DBD sangat wajar. Untuk itu kami mendesak agar para anggota dewan untuk segera menetapkan satus tersebut," ujar Rifki Nurhidayat salah satu perwakilan mahasiswa. Kamis (11/2/2016).

(Baca: Pemkab Jombang Diduga Tutupi Jumlah Penderita DBD, Korban Capai 435 Orang!)

Baca Juga: Tuntut Janji Bupati dan Wakilnya, Demo Mahasiswa Cipayung di Jombang Ricuh

Rifki menambahkan, Kasus demam berdarah yang terjadi di Kabupaten Jombang hendaknya segera mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah hingga pusat agar korban tak lagi berjatuhan.

Sesampainya di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, puluhan mahasiswa tersebut disambut dengan puluhan aparat kepolisian dari Polres Jombang. Perwakilan mahasiswa kembali melakukan orasi dan membagikan selebaran.

Berikut isi tuntutan PMII dalam aksinya.

1. Mendesak kepada Bupati Jombang untuk segera menetapkan status KLB DB di Kabupateb Jombang.
2. Meminta Menteri Kesehatan Untuk datang langsung ke Kabupaten Jombang Guna menverivikasi data Korban DBD di Kabupaten Jombang.
3. DPRD dan Pemkab harus menganggarkan Dana Antisipasi DBD di Tahun 2017.
4. Pasien DBD tahun ini harus dibebaskan pembiayaan perawatan melalui Kartu Jombang Sehat.
5. Adanya Kontrol pengasapan (foging) dan kader jumantik yang ada dimasyarakat.
6. Mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan tentang wabah DBD. (ony/rev)

Baca Juga: PMII Jombang Unjuk Rasa Tuntut Pemkab Gelar Pendidikan Tatap Muka

(Baca: Bupati Jombang Bersikukuh tak Perlu KLB DBD, malah Tuding Data Rumah Sakit tak Valid)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News