Salah satu pasien DBD saat dirawat di rumah sakit Mojowarno. foto: rony suhartomo/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Mengetahui pasien DBD (Demam Berdarah Dengue) yang masih dipungut biaya di RSUD Jombang, PMII Jombang mengancam akan mengepung bupati Nyono Suharli Wihandoko. Para aktivis mahasiswa ini mengaku kecewa karena sebelumnya bupati sudah berjanji akan menggratiskan seluruh pasien DBD yang dirawat di rumah sakit plat merah tersebut.
Pasien DBD yang dipungut biaya dialami Rafrida Safa Aulia (6) putri pasangan Fauzi dan Sutiah warga Dusun Glugu, Desa Katemas, Kecamatan Kudu. Meski memiliki KJS, korban masih harus mengeluarkan biaya perawatan sebesar Rp 6,4 Juta.
Baca Juga: Cegah Stunting dan Anemia, Puskesmas Pulorejo Ngoro Gelar Gerakan Aksi Bergizi ke Pelajar
Rafrida menjalani perawatan selama 5 hari di RSUD, terhitung sejak tanggal 31 Januari hingga 4 Februari lalu. Setelah Rida sembuh, orang tuanya harus membayar biaya sebesar Rp 6,4 juta. Dengan rinciannya, biaya perwatan Rp 5.950.000, uji laboratorium sebesar Rp 260 ribu, foto sebesar Rp 65 ribu dan obat sebesar Rp 212 ribu.
"Kami masih ingat betul saat berdialog dengan bupati, kepala dinkes, direktur RSUD dan juga anggota DPRD yang menemui kami saat aksi turun jalan pada 11 Februari lalu. Bupati dengan tegas menyatakan menjamin 100% bahwa pasien DBD akan digratiskan biayanya dengan cukup menunjukkan KJS, ataupun surat keterangan dari kepala desa," kata Rif'atuz Zuhro, Ketua PMII Ya'qub Husein Jombang, Rabu (24/2) kemarin.
Ia mengaku kecewa atas tindakan pihak RSUD yang masih memungut biaya tersebut. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pasien lain juga sudah ada yang ditarik biaya pengobatannya.
Baca Juga: Tuntut Janji Bupati dan Wakilnya, Demo Mahasiswa Cipayung di Jombang Ricuh
"Kami mohon masyarakat tidak takut untuk melaporkan, jika ada keluarga, saudara, atau temannya penderita DBD masih dipungut biaya," imbuhnya.
Ririf, sapaan akrabnya menyatakan, saat ini para aktivis mahasiswa sedang melakukan koordinasi untuk mendesak bupati menepati janjinya menggratiskan biaya pasien DBD.
"Kalau sudah seperti ini, kami pastikan, kami akan membawa masa yg lebih banyak untuk meminta pertanggungjawaban bupati. Bupati sudah tidak konsisten dan terkesan main-main dengan rakyat kecil. Mana katanya bupati yang pelayanan terhadap pasien DBD sudah seperti KLB DBD, " pungkas mahasiswa semester akhir di STIT-UW Jombang ini. (dio)
Baca Juga: PMII Jombang Unjuk Rasa Tuntut Pemkab Gelar Pendidikan Tatap Muka
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
