Unjuk Rasa, PMII Bojonegoro Minta Pemkab Patuhi Inpres Nomor 05 Tahun 2015

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, tentang penyerapan gabah dan beras petani yang dinilai masih rendah. Selain itu, mereka juga memprotes harga jual gabah petani yang anjlok sehingga membuat petani merugi. Dalam aksinya, mereka melakukan aksi teatrikal. 

Ahmad Bagus, koordinator aksi mengungkapkan, seharusnya Bojonegoro sebagai daerah yang memiliki jargon Lumbung Pangan dan Lumbung Energi Negeri mampu mensejahterakan petaninya. Namun, dalam kenyataannya, dia menilai, petani justru merugi dalam penjualan hasil panen.

Baca Juga: Disnakkan Bojonegoro Pantau Kesehatan Hewan Kurban

"Maka, Bulog harus turun mengambil gabah langsung dari petani," ujarnya, Senin (29/2). 

Menurut, Ketua Cabang PMII Bojonegoro, Ahmad Syahid, harga rata-rata gabah kering sawah hanya Rp 3.000 - Rp 3.500 per kilogram. Padahal menurut Syahid, jika mengacu pada Inpres nomor 05 tahun 2015, HPP senilai Rp 3.700 - Rp 3.750 per kilogram. Sedangkan harga gabah kering giling sesuai HPP Rp 4.600 - Rp 4.650 per kilogram, sedangkan kondisi di lapangan hanya berkisar antara Rp 4.000 - Rp 4.500 perkilogram. "Lagi-lagi dalam hal ini pembeli tidak mentaati Inpres," katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bulog Subdivre Bojonegoro, Omar Sharif mengungkapkan, sejauh ini pihaknya mengaku sudah pernah turun ke lapangan untuk membeli langsung gabah petani. Namun, ia mengaku masih butuh dukungan terhadap semua pihak memberikan pemahaman kepada para kelompok tani agar tidak menjual gabah hasil panennya kepada tengkulak.

Baca Juga: Pj Bupati Bojonegoro Serahkan SK Perpanjangan Jabatan Kades

"Bulog juga meminta kepada sahabat sekalian untuk ikut memberikan edukasi kepada petani agar tidak mau menjual hasil panennya kepada para tengkulak," katanya menanggapi pendemo di depan kantor DPRD Bojonegoro.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa ini dilakukan di Bundaran Adipura, Kelurahan Sumbang, kemudian dilanjutkan berjalan kaki menuju ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Setelah menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD massa aksi kemudian membubarkan diri. (nur/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News