SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 199 pegawai honorer K2 di Sidoarjo masih terkatung-katung hingga saat ini, meski sudah beberapa kali dijanjikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan diangkat menjadi PNS.
Menurut Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H Usman, dari ribuan honorer K2 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu, masih tersisa 199 K2. “Karena itu melalui sejumlah komunikasi dan koordinasi dengan K2 di Jawa Timur kami mendesak pemerintah segera memberikan kejelasan nasib K2,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Baca Juga: Sejoli di Wonoayu Sidoarjo Diamankan saat Akan Transaksi Sabu Sistem Ranjau
Sebenarnya, ke-199 K2 tersebut sudah masuk dalam data base pemerintah pusat. Namun, karena adanya perubahan kebijakan serta pergantian menteri nasib 199 K2 di Sidoarjo masih belum jelas. “Data base mereka sudah masuk sebelum tahun 2005,” jlentrehnya.
Diungkapkan, dari data base tersebut yang berhak mengangkat menjadi PNS adalah dari Kemenpan RB. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak berwenang mengangkat jadi PNS. “Daerah tidak memiliki kewenangan apapun karena menjadi tanggung jawab pusat,” kata politisi PKB ini.
Dalam unjuk rasa yang dilakukan di istana keperesidenan di Jakarta pada 10 Februari lalu, semua tuntutan sudah disampaikan. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenpan RB untuk tindak lanjut pengangkatan K2. “Kan kasihan meski saat ini sejumlah tunjangan juga diterima oleh K2 tapi nasibnya gak jelas,” ujarnya
Baca Juga: Direksi dan Karyawan Sekar Laut Sidoarjo Kompak Dukung Khofifah, Disebut Cagub Paling Ngayomi
Anggota Komisi D Bangun Winarso menambahkan, nasib K2 memang harus diperhatikan oleh pemerintah. K2 di Sidoarjo juga sudah beberapa kali mengikuti seleksi CPNS namun tidak lolos. “Harusnya ada kebijakan sendiri khusus untuk K2,” tambah politisi PAN ini. (sta/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News