ilustrasi UNBK
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Zainuddin Maliki menilai pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terksan dipaksakan. Pasalnya, banyak sekolah khususnya yang berada di Provinsi Jawa Timur belum siap lantaran keterbatasan fasilitas.
Menurutnya, di Jawa Timur hanya sebagian sekolah yang benar-benar siap melaksanakan UNBK, bahkan terdapat di sejumlah daerah yang tidak siap melaksanakan program pemerintah tersebut. Sehingga membuat terjadinya ketimpangan. ”Cukup terasalah, sangat tajam gitu,” katanya saat di Sumenep kemarin.
Menurut Zainuddin, mestinya pemerintah sebelum menerapkan program baru itu, melakukan perencanaan yang lebih matang. Sebab, diakui program tesebut lebih banyak positifnya bagi siswa, dibandingkan pelasanaan unas dengan cara manual.
Sala satu keuntungan bagi siswa, siswa tidak perlu menyiapkan pensil khusus, siswa juga tidak dihadapkan terhadap kasus buruknya kertas soal yang menyebabkan konsentrasi bisa pecah.
Sedangkan sisi negatif pelaksanaan UNBK itu, semua sekolah harsus mempunyai sarana seperti komputer yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kulitas. Sedangkan saat ini sekolah di kota besar, seperti di Surabaya belum memadai. Sesuai juklak dan juknis sekolah yang bisa melaksanakan UNBK minimalnya menyediakan komputer sebanyak 1 banding 3 dari jumlah siswa.
Akibatnya, untuk memenuhi ketentuan itu sejumlah sekolah harus mencari dengan cara meminjam, baik punya sekolah yang lain, perorangan, maupaun yang lainnya.
”Mestinya ini menjadi tanggungjawab pemrintah. Sehingga semua sekolah bisa melaksankan UNBK itu. Tapi untuk saat ini kami kira Pemerintah belum siap lah,” jelasnya.
Sebab kata Zainuddin, tidak hanya dari segi fasilitas yang harus disiapkan, melainkan kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik juga harus disiapkan. Karena faktanya selama ini banyak guru di sejumlah sekolah di kota besar yang belum bisa menguasi ilmu komputer atau gagap teknologi (gaptek).
Saat ini di Sumenep hanya ada dua sekolah yang dinyatakan siap melaksanakan UNBK, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat baru dua sekolah. Yakni SMA 1 Sumenep dan sekolah menengah kejuruan (SMK) 1 Sumenep.
”Kami harap dua sekolah ini tidak dipaksakan melaksanakan UNBK, melainkan memang benar-benar siap. Karena kalau dipaksakan akan menjadikan sekolah yang lain trauma,” jelasnya.
