M. Chori, Kepala Bappeda Kota Batu.
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 300 usulan kegiatan pembangunan tahun 2017 mendatang ditolak oleh Pemkot Batu. Dari 718 usulan yang disetujui sementara ini hanya 179, kemudian 100 usulan dipertimbangkan, dan 139 usulan masih dilakukan verifikasi kembali.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu, M Chori mengatakan, usulan tersebut saat adanya Musrenbang beberapa waktu lalu dan yang ditolak jumlahnya cukup banyak dibanding yang diterima.
Baca Juga: Pj Wali Kota Batu Minta Perbaikan Ruas Jalan Sultan Agung Dipercepat
Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas pembangunan yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Pemkot Batu memiliki target pembangunan pertanian organik yang lebih maju berbasis pariwisata Internasional. Makanya usulan pembangunan Kota Batu tidak jauh dari target yang telah ditetapkan sesuai RPJMD," kata M Chori, di kantornya, Rabu (23/3).
Meski demikian, dikatakan Chori, warga masyarakat Kota Batu diharapkan bisa menerima hasil Musrenbang tersebut. Karena bagaimanapun, arah pembangunan berbasis usaha Pertanian sebagai prioritas pembangunan Kota Batu tahun depan.
Baca Juga: Peringati HKN ke-60, Dinkes Kota Batu Luncurkan Program Integrasi Layanan Primer
Dijelaskan Chori, tahapan Musrenbang Kota Batu sendiri diawali dari Musrenbang tingkat desa atau kelurahan yang dilakukan mulai bulan Januari-Februari 2016.
Selanjutnya Musrenbang dilanjutkan untuk tingkat kecamatan pada bulan Februari - Maret 2016. Dan selanjutnya pada bulan Maret 2016, Musrenbang di tingkat Kota Batu yang dilakukan oleh SKPD untuk menyusun skala prioritas usulan Musrenbang.
"Hasilnya, ada usulan pembangunan yang diterima, ditolak, dipertimbangkan, dan diverifikasi ulang. Artinya, jumlah usulan hasil Musrenbang yang diterima dan ditolak masih bisa berubah," ucap Chori.
Baca Juga: Pemkot Batu dan DPRD Sepakati APBD 2025, Alokasi Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Pesan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko saat Musrenbang beberapa waktu lalu, akan lebih mengakomodasi sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat dan menghasilkan kebijakan masyarakat.
Pada usulan pembangunan berbasis pertanian organik yang belum diselesaikan dalam anggaran tahun ini sebisa mungkin dilanjutkan tahun depan. Artinya, Musrenbang itu bukan untuk pejabat dan tidak hanya memberikan manfaat pada pejabat saja.
"Yang jelas, kami ingin ada kelanjutan pembangunan yang besar manfaatnya bagi rakyat, bukan untuk pejabat," kata Eddy Rumpoko. (lih/thu/dur)
Baca Juga: Peringati Hakordia, Pj Wali Kota Batu Minta Sektor Pendidikan Tumbuhkan Budaya Antikorupsi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
