Surat Wahyu Dewanto yang meminta fasilitas ke Konjen RI di Australia.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan, Presiden Joko Widodo telah mendengar ihwal permintaan Kemenpan RB mengeluarkan surat permohonan fasilitas kepada Konjen RI di Sydney, Australia untuk anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto Suripman. Wahyu belakangan diketahui adalah teman dari Menpan RB Yuddy Chrisnandi dan satu partai di Hanura.
Apabila benar, Johan memastikan Presiden Jokowi akan kecewa dengan sikap Menteri Yuddy itu.
"Tentu itu tidak elok tapi harus dijelaskan dulu apakah benar itu perintah dari Menpan RB. Tentu Presiden sudah dapat laporan mengenai surat itu," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/4).
Johan menyatakan, apabila benar surat tersebut atas permintaan Menteri Yuddy, maka hal itu jelas bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang ditabuh pemerintahan Jokowi. Terlebih, Yuddy merupakan seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kalau itu benar perintah Menpan RB maka akan sangat bertabrakan dengan yang dijalankan Presiden. Presiden bilang tidak etis, tidak elok, bertabrakan dengan semangat reformasi birokrasi sendiri," ucapnya.
Meski begitu, Johan mengaku tidak mengetahui apakah Presiden Jokowi akan memanggil Politikus Hanura itu untuk menanyakan kebenaran surat tersebut. "Saya belum peroleh informasi dipanggil atau Pak Yuddy beri penjelasan," tukasnya.
Sementara elite Partai Hanura mengaku gerah dengan adanya surat tersebut. Pasalnya, surat berkop Kementerian PAN-RB ini beredar di tengah gencarnya isu reshuffle kabinet jilid dua. Kemunculan surat itu bisa saja dicurigai untuk menjatuhkan wibawa Menteri Yuddy, yang tak lain juga kader Hanura.
"Bisa saja persepsi itu mengandung kebenaran. Apalagi di tengah isu reshuffle, kemudian ini surat juga sudah lama keluarnya, kenapa sekarang baru muncul sekarang," kata Ketua DPP Hanura, Sarifuddin Sudding.
Mengenai kinerja dua menteri asal Hanura, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Yuddy, Sudding menyerahkan hal itu pada Presiden Joko Widodo.
"Saya kira ada dua kader kita yang sudah diwakafkan ke pemerintahan Jokowi-JK, sehingga tidak ada kaitan dengan Hanura. Tapi selama ini kita lihat dia menunjukan kinerja yang baik," ujar Sudding.
Namun karena ia mengakui perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi, maka menurutnya tidak masalah saja jika diadakan reshuffle.
"Kinerja para pembantunya dianggap kurang memadai dalam rangka program pemerintahan, saya kira sah-sah saja pemerintahan melakukan reshuffle," kata Sudding. (viv/mer/lan)
