BI yang Jatuhkan Bung Karno, Kini Melansir Utang Indonesia Terus Meroket, Rp 4.222 Triliun

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Inilah guyonan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz. Menurut dia, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno 'diturunkan' oleh Bank Indonesia (BI). Kondisi ekonomi di mana angka inflasi dan kemiskinan melonjak tinggi disebut membuat keadaan negara bergejolak.

"Jadi BI lah yang 'menjatuhkan' Soekarno dulu. Seperti tahun 1960-an sebab hampir 600 persen inflasinya, pada saat itu bagaimana peredaran uang sangat tinggi," katanya disambut tawa peserta seminar dalam sambutannya mengenai Tata Kelola Pelaporan keuangan Bank Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/5).

Menurut dia, peran BI dalam menjaga inflasi sangat signifikan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu lembaga pengawas kerja bank sentral tersebut.

Meski sudah ada Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), namun, Harry menilai fungsi lembaga tersebut belum maksimal. Sebab, BSBI disebut hanya bertugas menganalisis bukan mengawasi.

"Ini BSBI dulu diusulkan Presiden, orang tuh bukan mengawasi tapi menganalisis untuk mengawasi Bank Indonesia," kata Harry.

"Ini yang harus mengatur bagaimana kinerja BI, harus ada secara unsur pemerintahan yang mengukur hal tersebut," tambahnya.

Yang menarik, sebelumnya, BI melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Maret 2016, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 315,98 miliar atau setara dengan Rp 4.222 triliun (kurs hari ini). Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Februari 2016 yang tercatat hanya USD 312,22 miliar.

Posisi utang per Maret 2016 ini juga naik jika dibanding posisi akhir tahun lalu yang hanya USD 309,98 miliar.

Dikutip dari data resmi Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia sebesar USD 315,98 miliar ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah bersama Bank Indonesia serta swasta.

Porsi utang luar negeri pemerintah sendiri mencapai USD 146,16 miliar dan Bank Indonesia sebesar USD 5,14 miliar. Total utang keduanya adalah USD 151,31 miliar. Total utang ini naik dari bulan sebelumnya yang hanya uSD 146,86 miliar.

Sedangkan porsi utang swasta tercatat sebesar USD 164,67 miliar. Angka utang ini turun dari bulan sebelumnya yang mencapai USD 165,35 miliar.

Utang luar negeri swasta juga terbagi menjadi utang perbankan dan utang non-perbankan. Utang perbankan tercatat mencapai USD 29,71 miliar. Sedangkan utang luar negeri non-perbankan tercatat USD 134,96 miliar.

Untuk non-perbankan, terbagi menjadi utang lembaga keuangan bukan bank atau nonbank financial corporation yang mencapai USD 11,21 miliar. Kemudian utang perusahaan bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporation sebesar USD 123,75 miliar.

Dari sisi negara, Singapura tercatat sebagai pemberi utang terbesar ke Indonesia dengan total mencapai USD 54,93 miliar atau setara dengan Rp 734 triliun. Selanjutnya disusul oleh Jepang dengan total utang mencapai USD 32,52 miliar. China saat ini juga cukup besar memberi utang ke Indonesia dengan nilai mencapai USD 13,89 miliar dan disusul oleh Amerika Serikat sebesar USD 9,53 miliar. Masih banyak negara lain yang memberi utang ke Indonesia dengan nilai di bawah USD 10 miliar seperti Hong Kong, Jerman, Korea Selatan, Spanyol dan lain sebagainya.

Sedangkan dari sisi organisasi internasional, IBRD tercatat sebagai pemberi utang terbesar dengan nilai USD 15,05 miliar. Kemudian ADB juga memberi utang sebesar USD 9,1 miliar. Selanjutnya disusul oleh IMF sebesar USD 2,7 miliar. Masih banyak organisasi lainnya seperti EIB, NIB dan lain sebagainya yang memberi utang ke Indonesia.

Namun demikian, Adviser IMF Benedict Bingham pernah mengatakan Indonesia sudah tidak lagi berutang pada lembaga moneter internasional tersebut. Adapun utang tercantum dalam data statistik utang luar negeri Bank Indonesia itu merupakan kuota penyertaan modal Indonesia dalam bentuk mata uang khusus IMF, biasa disebut special drawing rights (SDR).

"Berdasarkan dokumen perjanjian, alokasi SDR kepada seluruh negara anggota disesuaikan dengan proporsi kuota mereka di IMF. Ini dalam rangka menyediakan likuiditas tambahan buat negara anggota."

Saat ini, lanjut Benedict, kuota Indonesia sebesar SDR 1,98 juta atau setara USD 2,8 juta. Berdasarkan standar akuntansi, penyertaan modal ini diperlakukan sebagai utang atau kewajiban luar negeri harus ditanggung Bank Indonesia.

"Sementara, kepemilikan SDR diperlakukan sebagai aset Bank Indonesia," katanya. "Jadi, ketika SDR dialokasikan, itu tidak mengubah posisi utang negara anggota pada IMF."

Sumber: merdeka.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News