Raihan Predikat WTP Pemkot Kediri Dinilai Janggal, Dewan Bentuk Pansus LHP

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Kediri oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai disikapi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Salah satunya dengan membentuk Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Pembentukan pansus LHP-BPK ini dilakukan setelah DPRD menemukan adanya kejanggalan audit BPK sehingga banyak Satuan Kerja (Satker) di lingkup Pemkot Kediri selalu menerima penilaian predikat WTP. Padahal, SKPD di Kota Kediri tersebut dinilai masih 'amburadul’ dalam hal belanja anggaran.

Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Haryanto mengatakan, pembentukan Pansus LHP bertujuan untuk mengetahui benar atau tidaknya audit yang dilakukan BPK. “Kita hanya ingin tahu apakah audit BPK sudah benar. Sebab banyak satker yang disinyalir melakukan penyimpangan malah mendapat presikat (nilai) WTP dari BPK,” katanya, Kamis (2/6).

Politisi PDI Pejuangan ini menengarai, audit keuangan yang dilakukan BPK dilakukan secara asal-asalan dan tak menyeluruh seperti halnya hanya melakukan uji petik. BPK ditengarai hanya mengambil beberapa sample saja dalam melakukan pemeriksaan.

"Satker hanya diperiksa secara uji petik saja tanpa melakukan pemeriksaan secara detail. Padahal di satker tersebut disinyalir ada beberapa penyimpangan,” ujar Haryanto.

Ia mencontohkan, dari 28 satker yang diperiksa, hanya 10 atau 5 satker saja yang diambil samplingnya. Kemudian dikeluarkan WTP oleh BPK. "Hal ini lah yang menjadikan dewan bertanya-tanya kenapa kok tidak semua Satker yang diperiksa,” ungkap Haryanto yang juga menandaskan bahwa pihaknya akan tetap mengecek ke BPK meski satker yang sudah diaudit tersebut telah mendapat predikat WTP.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Kediri baru-baru ini menerima predikat WTP dari BPK. (rif/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News