Hanif Dhakiri
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Serbuan tenaga kerja dari China atau buruh dari China pada proyek pembangunan pembangkit listrik, smelter dan tambang, makin marak di Indonesia.
“Mereka dibiarkan masuk, meski tanpa mengantongi surat apapun. Sehingga jumlah mereka makin marak,” kata Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahean, kepada Pos Kota, Minggu (17/7).
Sikap pemerintah ini memang aneh. Ketika tingkat pengangguran di negara ini meningkat, pemerintah bukannya menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal, malah memberikan kesempatan lapangan kerja kepada asing khususnya Cina.
Menurutnya, utang berkedok investasi dari China telah menjadi lahan subur dan hanya membuka lapangan kerja baru bagi buruh China, bukan tenaga kerja lokal. Padahal utang yang tercatat sebagai utang bangsa dan akan dibayar melalui pajak yang dibayar penduduk lokal/rakyat ternyata dinikmati orang asing dari Tiongkok.
Pihaknya semakin gelisah ketika beredar berita bahwa pemerintah akan menandatangani persetujuan migrasi orang China sebanyak 10 juta orang ke Indonesia. Bangsa yang sesak dengan pengangguran ini akan diserahkan lapangan kerjanya kepada tenaga kerja dari China.
Ironisnya lagi, lanjut Ferdinand yang juga menjabat jurubicara Gerakan Selamatkan NKRI, ketika dalam satu pertemuan, Menkopolhukam malah menganggap biasa serbuan tenaga kerja tersebut. Parahnya malah membandingkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang jutaan orang. Logika berpikir yang tidak sehat dan tidak normal.
Orang Indonesia menjadi tenaga kerja di negara lain, karena di negara tersebut hampir tidak bisa menemukan orang yang mau melakukan pekerjaan seperti profesi yang dilakoni TKI/TKW kita. Beda dengan di sini. Buruh kita mau bekerja dan mampu bekerja seperti pekerjaan yang dilakukan buruh China tersebut. Ia menduga jangan-jangan tenaga kerja China itu bukan buruh. Tapi tentara dan intelijen yang disusupkan dalam rangka invasi dan imperialisme China ke Indonesia.
