Archandra Temui KPK, Mafia Migas Kelabakan, PDIP Curigai Ada Penyusup

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Berbagai spekulasi menyertai terdepaknya Archandra Tahar dari posisi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Salah satu spekulasi yang muncul menyebut status kewarganegaraan Archandra diungkap ke publik setelah pria berdarah Minang itu membahas kasus korupsi sektor ESDM dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini membuat para mafia migas kelabakan dan berusaha menyingkirkan Archandra dari kursi menteri.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo membantah ada kesepakatan khusus KPK dengan mantan Menteri ESDM pada saat kunjungan Archandra ke Gedung KPK, 8 Agustus lalu. Menurutnya kunjungan Archandra pada saat itu hanya sebagai kunjungan perkenalan untuk jabatan menteri yang baru diisi olehnya.

"Bahwa beliau datang, saya melihatnya sebagai sebuah courtesy call. Jadi sebagai pejabat baru, sopan-santunnya bertemu dengan banyak pihak, menyatakan pengen akuntabel," katanya usai memimpin upacara peringatan HUT RI di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Adapun informasi yang tersebar kata Agus justru terkait adanya permintaan Archandra kepada KPK untuk mengusut mafia migas dan sejumlah kasus di KemenESDM. Ia juga membantah ada hal yang dilaporkan Archandra dalam pertemuan tersebut.

"Melaporkan sih tidak, seolah-olah sudah membawa dokumen," ujarnya.

Diketahui sebelumnya beredar informasi bahwa persoalan pencopotan Archandra sebagai menteri bukan hanya lantaran dwi kewarganegaraan, namun bermula dari kunjungan Archandra ke KPK.

Isu tersebut beredar di media sosial dan menjadi viral di mana disebutkan Archandra meminta KPK mengusut tuntas mafia yang ada di lingkungan KemenESDM.

Hal itu pun yang akhirnya membuat para petinggi partai politik geram. Masih disebutkan di informasi viral tersebut, yang kemudian akhirnya memunculkan polemik kewarganegaraan ganda Archandra dan berujung pemberhentian secara hormat oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus lalu.

Sementara itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Effendi Simbolon, menilai kasus kewarganegaraan ganda Archandra Tahar tak selesai pada pemberhentiannya sebagai Menteri ESDM. Kasus itu harus dianalisis lebih mendalam dan lebih dari sekadar pemberhentian.

Menurut politikus PDIP itu, secara politik dan hukum, Archandra memang tak lagi menjadi pejabat negara. Tetapi dia menengarai ada motif lain ketika orang berkewarganegaraan Amerika Serikat menjadi menteri, apalagi menteri sektor energi.

“(pemberhentian Archandra Tahar) tidak menghilangkan motif: ini disusupkan, tersusupkan, ada silent operation intelligent (operasi rahasia intelijen),” kata Effendi, Selasa (16/8) malam.

Dia mengaku dapat memaklumi andai Archandra berkewarganegaraan bukan Amerika Serikat, misalnya, India, Malaysia, Brunei Darussalam, atau negara lain. Amerika memiliki banyak kepentingan di Indonesia, terutama pada sektor energi. PT Freeport, perusahaan tambang emas asal Amerika, juga beroperasi di Indonesia.

“Ini persitiwa tidak bisa disederhanakan dengan hanya pemberhentian. Siapa pihak yang berkepentingan, apakah ada yang menyusupkan,” katanya.

Sebenarnya, kata Effendi, agak tampak pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dalam kasus Archandra. Namun belum terbuka sampai sekarang meski perlahan akan terungkap juga satu per satu. Ditambah itikad baik Presiden Joko Widodo untuk mengungkapnya. “Tinggal kemauan presiden kita aja.”

Politikus senior PDIP Tubagus Hasanuddin melihat ada upaya kelompok tertentu untuk menutupi status Archandra. Bahkan, Jokowi hanya manut ketika disorongkan nama untuk dijadikan menteri.

"Dia (Jokowi) sudah menjadi boneka kelompok tertentu yang disusupkan ke istana," kata Hasanuddin.

Dia curiga saat nama Archandra diajukan hanya sisi positif yang ditonjolkan. Archandra, pria asal Padang sempat menjabat sebagai Presiden Petroneering, di Houston, Texas, kariernya pun begitu mentereng di Amerika Serikat.

"Hanya dengan cover seorang ahli perminyakan," tutur pensiunan jenderal bintang dua TNI itu.

Meski begitu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut melihat para menteri di ring satu presiden kurang teliti. "Ya pembantunya yang salah, masa presiden ngecek," tandasnya.

Sementara anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, mengoreksi kecurigaan Effendi. Menurutnya, tengara tentang operasi intelijen itu berlebihan. Pasalnya Archandra adalah asli warga negara Indonesia.

Ruhut mengaku telah bertemu Archandra setelah dia diberhentikan sebagai menteri. Ruhut menyimpulkan bahwa Archandra adalah orang genius dan warga Indonesia yang tulus berniat mengabdi kepada bangsa dan negaranya.

“Kita kehilangan orang genius yang akan mengabdi pada bangsa dan negara. Saya tanya kepada beliau apakah benar warga Amerika. Dia menjawab: ‘saya belum melepas kewarganegaraan Indonesia saya. Saya masih Indonesia,” ujarnya.

Sementara Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, kasus dwi kewarganegaraan Arcandra ini mensinyalir bahwa Presiden Joko Widodo dan Arcandra sama-sama dijebak. Sebab ia yakin pasti ada pihak yang dengan sengaja meloloskan proses penyaringan terhadap Archandra.

Menurut dia, ada orang yang membawa nama Archandra untuk diajukan kepada presiden langsung, dengan alasan orang baru yang tidak terkait dengan para mafia energi di Tanah Air.

"Presiden butuh orang baru yang tidak terlibat sama sekali dalam mafia energi, tapi kemudian muncul nama Archandra Tahar yang disodorkan orang dekat yang dianggap memiliki kualifikasi ahli pertambangan dan energi," kata dia, Rabu (17/8).

Muradi menilai memang ada hal yang tidak diperhitungkan Archandra Tahar, yaitu aturan legal formal kewarganegaraan. Merasa mendapatkan rekomendasi dari orang kuat dari lingkaran Jokowi, menurut dia, Archandra tidak memperhitungkan dwikewarganegaraan tersebut.

Selain itu, kata dia, harusnya ada proses screening dari pihak terkait, seperti intelejen. Sehingga bisa mendeteksi adanya masalah kewarganegaraan Archandra sebelum dilantik. Dengan screening yang terlewati itu, menurutnya seperti ada sesuatu yang disembunyikan dalam tahapan proses pengangkatan menteri kemarin. Di sisi lain Archandra Tahar bisa jadi tidak jujur kepada Presiden saat proses akan diangkat menjadi menteri.

"Jadi memang seperti sama-sama dijebak, akhirnya terbungkus oleh ingin berkontribusi lebih di pemerintahan, sedangkan presiden ingin mendapatkan orang ahli yang tidak terikat dengan mafia energi di Indonesia," ujarnya.

Sementara kemarin, Archandra Tahar tiba-tiba muncul di Istana Merdeka, Jakarta. Ia terlihat keluar dari Istana Merdeka sekitar pukul 16.40 WIB, menjelang upacara penurunan bendera yang rencananya akan dimulai pukul 17.00 WIB.

Saat itu, media tengah memperhatikan aksi Gloria Natapradja Hamel yang akhirnya diizinkan menjadi anggota Paskibraka.

Namun, fokus media pun pecah saat Archandra tiba-tiba muncul. Namun, Archandra tidak mau berkomentar banyak kepada media.

Dia mengaku ingin menunaikan ibadah shalat ashar terlebih dahulu dan langsung menuju masjid yang ada di dekat Istana Merdeka. Archandra yang dilantik pada reshuffle atau perombakan kabinet jilid II pada 27 Juli lalu diberhentikan secara hormat oleh Presiden Jokowi, Senin (15/8/2016) malam.

Arcandra dicopot karena kedapatan memiliki paspor Amerika Serikat sejak 2012. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan, seseorang kehilangan statusnya sebagai WNI apabila memiliki paspor negara lain. (rol/mer/yah/tic/lan)

Sumber: republika.co.id/merdeka.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News