Ketua FPD, Edi Santoso
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Menjelang penentuan jabatan Sekda Gresik, kalangan DPRD mulai angkat bicara.
FPD (Fraksi Partai Demokrat) DPRD Gresik, misalnya, fraksi ini meminta Bupati Sambari Halim Radianto sebagai pemilik otoritas penuh, selektif dalam penunjukan sekda definitif. "Kami minta agar Pak Bupati benar-benar selektif dan tepat dalam penunjukan sekda definitif hasil lelang," kata Ketua FPD DPRD Gresik, Edi Santoso, Kamis (1/9).
Mengacu hasil lelang jabatan sekda yang diketuai Dr. Abdul Kholiq baru-baru ini, ada tiga pejabat yang dinyatakan lolos. Mereka adalah, Kepala Inspektorat Djoko Sulistio Hadi, Kepala Diskop UKM dan Perindag Ir. Moh. Najikh MM dan Kepala Bapemas Agus Budiono.
Edi menyatakan dirinya sangat berharap kalau sekda definitif nanti adalah orang yang bisa menjadi sarana komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Komunikasi dimaksud mulai soal kebijakan, program/kegiatan, tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan, evaluasi kinerja. Terlebih, soal anggaran. "Anggaran itu merupakan program krusial," jelas Sekretaris DPC PD Kabupaten Gresik ini.
Dia menyarankan kepada Bupati agar pejabat yang ditunjuk menjadi Sekda adalah orang yang paham soal anggaran. "Kalau Sekda mendatang tidak paham soal anggaran bisa bahaya. Sebab, baik tidaknya tata kelola birokrasi, dan berjalannya pembangunan tidak bisa lepas dari anggaran," terang politisi senior PD asal Kecamatan Gresik ini.
Sekda nanti, kata Edi, orangnya juga harus memiliki daya komunikasi yang tinggi. Artinya, bisa membangun komunikasi dengan semua kalangan. Sebab, sekda merupakan pengendali birokrasi yang menjadi jujukan semua masyarakat, komponen masyarakat untuk memertanyakan kebijakan pemerintah.
"Makanya sekda harus bisa menguasai berbagai disiplin ilmu itu. Kalau tidak, bisa dibujuki anak buahnya," terangnya.
Selain kekuatan komunikasi, lanjut Edi, kekuatan lobi juga harus dimiliki oleh calon sekda mendatang. Sebab, lobi itu sangat penting. Terlebih, soal lobi anggaran dari pemerintah pusat, baik anggaran dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DID (Dana Insentif Daerah), dan lainnya. "Sekarang itu kalau ingin dapat dana banyak dari pusat harus pintar-pintar lobi," papar Edi.
Masih kata Edi, bahwa sekda nanti juga harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan instansi vertikal. Mereka meliputi Polres Gresik, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kodim, Kemenag dan instansi vertikal lain. "Sangat penting membangun komunikasi yang baik dengan instansi vertikal tersebut," kata Edi
Ditambahkan Edi, sekda harus bisa membawa tata kelola roda birokrasi Pemkab Gresik yang baik. Sebab, baik dan buruknya birokrasi tidak bisa lepas dari kepiawaian sekda dalam mengendalikan roda birokrasi.
"Saya tidak perlu menyebutkan siapa dari tiga kandidat tersebut yang memenuhi krieteria di atas. Tapi, saya kira Pak Bupati pfaham lah," pungkas pendukung SQ (Sambari-Qosim) di Pilkada Gresik 2015 ini. (hud)
