BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Banyuwangi menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Banyuwangi, Jumat pagi (23/9). Dalam aksi damai yang dikawal petugas kepolisiaan ini, para aktivis berbendera hijau hitam itu merasa kecewa saat datang ke gedung DPRD Banyuwangi, belum ada wakil rakyat yang datang.
Akhirnya para aktivis HMI Banyuwangi melanjutkan aksinya dengan long march menuju taman Tirtawangi (patung kuda) Banyuwangi. Dalam orasinya dari atas kendaraan truk, Robert koordinator HMI Banyuwangi mengatakan, idealisme merupakan cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar dapat diperjuangkan sebagai kemaslahatan bersama.
Baca Juga: Diduga Salah Paham, Aksi Demo Sopir ODOL Blokade Pelabuhan Ketapang Ricuh, Pengurus Dikejar-kejar
"Sifat idealisme ini tidak lepas dari peran mahasiswa yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap persoalan-persoalan yang menimpa bangsa ini, yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Ini merupakan substansi dari tujuan HMI sebagai pijakan dasar memperjuangkan masyarakat yang adil dan makmur," cetusnya.
Selanjutnya dikemukakan, pada awal mei lalu, PB HMI sudah melaporkan Saut Situmorang ke Mabes Polri. PB HMI juga mengintruksikan ke cabang-cabang HMI se-Indonesia untuk serentak melaporkan ke penegak hukum di daerahnya masing masing sebagai simbol ketidakterimaan.
"Namun sampai hari ini tidak ada kepastian kejelasan dari Mabes Polri dalam menangani kasus Saut Situmorang. Maka dengan ini kader HMI se-Indonesia khususnya HMI cabang Banyuwangi menegaskan kembali agar Mabes Polri menindaklanjuti persoalan Saut Situmorang yang sudah dilaporkan oleh PB HMI," tuturnya Robert.
Baca Juga: Diduga Terbitkan SHM Tanah yang Masih Sengketa, Ratusan Massa Demo BPN Banyuwangi
Selain kasus Saut Situmorang, massa HMI juga akan menuntut oknum yang membakar logo HMI di UIN Makasar. Juga menuntut penegak hukum di Maluku Utara mengusut kasus pemukulan yang dilakukan oknum Kejati Maluku Utara terhadap ketua umum HMI cabang Ternate.
"Ini merupakan solidaritas HMI cabang Banyuwangi. Kita mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengusut kasus mega skandal BLBI dan Century yang merugikan trilliunan rupiah. Tuntutan terakhir, menyoal inkonstitusi prosedur administratif yang di lakukan oknum pejabat Negara. Kita mendesak kepada DPRD Banyuwangi untuk membuat kebijakan sanksi tegas terhadap pelaku inkontitusi administratif, agar kejadian itu tidak terulang kembali di Kabupaten Banyuwangi," tegas Robert. (bwi1/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
