Dana Desa Terus Naik, Menteri Desa Intruksikan Tiap Desa Bangun Embung

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo meminta setiap desa di seluruh Indonesia supaya bisa membangun embung. Hal ini sangat dimungkinkan karena DD (dana desa) setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Di samping itu, Eko juga mengajak seluruh lapisan masyarakat mengawasi penggunaan DD di setiap desa. "Kita juga ingin memberdayakan pesantren juga mengawasi pemanfaatan Dana Desa (DD). Sebab banyak tokoh pesantren yang menjadi panutan warga. Selain itu pesantren juga berada di wilayah desa," kata Menteri Eko saat silaturahmi ke Ponpes Mambaul Ma'arif Denayar Jombang, Kamis (24/11).

Ia memaparkan, nilai Dana Desa untuk tahun 2015 saja mencapai Rp 20,8 triliun. Sedangkan untuk tahun 2016 mencapai Rp 46,97 triliun. "Sedangkan tahun 2017 DD yang disalurkan Rp 60 triliun. Nah pak Presiden juga merencanakan Dana Desa tahun 2018 mencapai Rp 120 triliun," paparnya.

Dengan nilai DD yang cukup besar, semua stakeholder bangsa termasuk media massa diminta agar mengawal penggunaan DD. "Saya yakin dengan media massa memblow up akan ada tekanan publik. Meski begitu saya yakin DD menjadi salah satu anggaran yang mengalir paling sedikit bocor. Satu dua kasus ada tapi kan semua masyarakat ikut mengawasi," ujarnya.

Selain itu, Menteri Eko juga menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo agar setiap desa menyiapkan embung dengan biaya dari Dana Desa. Embung tersebut digunakan agar lahan pertanian memiliki ketersediaan air yang cukup banyak.

"Instruksi bapak presiden langsung saat ini banyak lahan pertanian yang tergantung dengan tadah hujan. Dengan embung desa, tidak ada kesulitan air sehingga lebih maksimal panennya ditambah lagi sentuhan teknologi. Jadi setiap desa diminta mengalokasikan dana Rp 300 hingga Rp 500 juta. Dengan Rp 100 juta saja bisa untuk membangun embung yang bisa mengairi sawah 100 hektar. Apalagi dengan dana Rp 300 juta. Jadi sawah terairi sepanjang masa," paparnya.

Terkait intruksi pembangunan embung di setiap desa, disambut positif kalangan Pendamping Desa. “Embung merupakan salah satu solusi bagi sawah yang tadah hujan dan kekurangan air di kala musim kemarau. Oleh karena itu, untuk Jombang perlu pemetaan, desa mana yang membutuhkan embung sebagai penunjang pertanian. Selain itu perlu dihitung tentang luasan embung bagi kebutuhan air persawahan di sebuah desa atau kawasan,” ujar Hayam Setyawan, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa.

Sementara Indra, Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna dari P3MD Jombang, berpendapat, bahwa Embung memang sebagai solusi kebutuhan air secara berkelanjutan. “Namun jika dirasa sulit berdasar hasil pemetaan, bisa menggunakan sumur pompa. Dan ini bisa dikelola oleh BUMDesa,” katanya.

Sementara itu, M Muchlis Irawan, Ketua APDI (Asosiasi Pendamping Desa Indonesia) Jombang menyatakan akan semakin memaksimalkan fungsi pendamping desa dalam membantu para kepala desa untuk meminimalisir kesalahan administrasi pengelolaan DD.

“Harus dipahami bahwa dana desa baru berjalan dua tahun. Dan pendamping desa yang bekerja dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD), belum genap setahun. Artinya kesalahan administrasi bisa mungkin terjadi. Oleh karena itu kehadiran pendamping desa dibutuhkan untuk memberikan asistensi. Begitu pula pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan dan BPMPD,” ujarnya kepada Bangsaonline.

Di samping itu, Muchlis juga mengaku bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting. Dimulai dari penggalian gagasan, perencanaan (RKPDesa), pelaksanaan (APBDesa) dan pemeliharaan. Tenaga Ahli di tingkat kabupaten sekarang sudah terisi semua, 6 orang. Tenaga Ahli terdiri: Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pembangunan Partisipatif; Infrastruktur Desa; Teknologi Tepat Guna; Pengembangan Ekonomi Desa; Pelayanan Sosial Dasa.

“Siapa pun yang memiliki inisiatif baik untuk membangun desa bersama-sama, terutama dalam pengelolaan dana desa, kami senang jika dibantu,” pungkasnya. (rom)