Suasana Forum Diskusi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LSM, di Aula Bakesbangpol Sidoarjo, Rabu (7/12). foto: mustain/ bangsaonline
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mendorong para Kepala Desa (Kades) untuk proaktif melakukan konsultasi penggunaan keuangan, khususnya anggaran dana desa. Harapannya, agar bisa segera dilakukan pembenahan jika ada kesalahan administrasi yang berpotensi terjadinya tindak korupsi.
Menurut Kasi Intelejen Kejari Sidoarjo, Andri Tri Wibowo, saat ini masih banyak Kades yang belum mau konsultasi keuangan terkait dengan penggunaan anggaran. "Mungkin banyak Kades yang takut," cetus Andri Tri Wibowo dalam Forum Diskusi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sidoarjo bertema "Membangun Sinergitas Antar Pelaku dalam Rangka Penguatan Desa menuju Kondusifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa" di Aula Kantor Bakesbangpol, Rabu (7/12).
Baca Juga: Kasus Pungli PTSL, Kejari Sidoarjo Panggil Kades Trosobo
Padahal, kata Andri, kalau Kades tersebut mau berkonsultasi maka pihaknya bisa memberikan arahan terkait dengan kesalahan-kesalahan yang timbul dalam pembuatan laporan itu. "Ini merupakan salah satu bagian dari jaksa untuk membantu Kades dalam membuat pelaporan yang benar supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari," jlentrehnya.
Meski demikian, jika dalam pelaporan tersebut sudah ada unsur kesengajaan kesalahan, maka pihaknya tidak segan-segan untuk bertindak tegas. Misalnya, kegiatan yang dilakukan sudah fiktif dan uang negara yang digunakan ini masuk ke kantong pribadi. "Tentunya ini sudah ada niat jahat yang dilakukan," tandas Andri.
Kata Andri, dalam Program Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk oleh Kejari Sidoarjo, pihaknya mendorong agar desa saat melakukan proyek fisik, juga didampingi oleh tim inspektorat dan tim teknis terkait. "Peran pemerintah daerah dalam hal ini vital sekali. Kami hanya mendampingi terkait administrasi yang berpotensi terjadinya korupsi," tegas Andri.
Baca Juga: Kejari Sidoarjo Musnahkan Ribuan Sabu dan Ekstasi dari Kasus Jaringan Internasional Fredy Pratama
Kades Balongtani Kecamatan Jabon, Abdul Muntholib mengatakan, saat ini yang diperlukan adalah adanya komunikasi lintas sektoral. "Yang terpenting adalah komunikasi baik kepada siapa pun, entah itu LSM, Kepolisian, Kejaksaan atau juga pemangku kepentingan yang lainnya, misalnya pers," cetus Abdul Muntholib.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Sidoarjo Jusuf Isdianto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membuka pandangan antara LSM dengan Kades terkait dengan penggunaan dana desa.
Pihaknya pun berharap forum tersebut bisa bermanfaat terutama bagi Kades terutama terkait permasalahan penggunaan anggaran desa. (sta/rev)
Baca Juga: Kejari Sidoarjo Luncurkan Pelayanan Si Mola untuk Pengambilan Tilang dan Pelayanan Hukum Lainnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
