Ketua Pergunu Gresik, Ach Sururi.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Program pemberian seragam gratis bagi siswa SD hingga SMP yang dibiayai dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2017, memantik reaksi kalangan sekolah swasta. Mereka menilai bantuan seragam gratis bagi siswa tersebut diskriminatif, sebab bantuan hanya diperuntukkan siswa yang belajar di sekolah negeri.
"Kebijakan pemberian bantuan seragam gratis bagi siswa tersebut jelas diskriminatif dan tidak adil, sebab yang mendapatkan hanya siswa sekolah negeri saja," kata Ketua Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) Kabupaten Gresik, H. Ach. Sururi kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (14/3).
Menurut Sururi, pemberian seragam yang terkesan tebang pilih itu membuat orang tua siswa yang anaknya sekolah di swasta resah. Sebab, anak mereka sama-sama sekolah di wilayah Pemkab Gresik.
"Mereka (siswa swasta) itu juga rakyatnya Sambari-Qosim (Bupati-Wabup) Gresik. Mereka memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan seragam gratis," cetus mantan Anggota DPRD Gresik dari FKB ini.
"Pemerintah diskriminatif," cetus dia.
Karena itu, Sururi meminta Bupati juga memperhatikan kebutuhan para siswa yang sekolah di swasta. Sebab, kebutuhan yang diemban orang tua mereka untuk biaya pendidikan sangat besar. "Sangat tidak elok, tidak bijak dan tidak adil kalau yang diperhatikan pemerintah hanya negeri, sedangkan yang swasta dianak-tirikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Dispendik (Dinas Pendidikan) Pemkab Gresik menyatakan, siap menjalankan program pendidikan gratis di tahun 2017. "Dengan catatan alokasi anggaran yang dibutuhkan di-Acc oleh DPRD Gresik," kata kepala Dispendik Pemkab Gresik, Mahin, SP kepada BANGSAONLINE.com baru-baru ini.
