Bupati Gresik bersama wakilnya dalam salah satu agenda pemerintah. Foto: Ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik pada tahun ini dan tahun depan merevitalisasi 197 sekolah dengan sistem swakelola. Program ini merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan, serta penyediaan fasilitas belajar. Sekretaris Dispendik Gresik, Herawan Kusuma, menyebut revitalisasi 179 sekolah sudah berjalan sejak Juli 2025.
"Itu yang direvitalisasi ada yang satu sekolah secara total, ada juga yang hanya satu atau dua ruang kelas yang rusak di satu sekolah," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Senin (1/12/2025).
Ia menjelaskan, anggaran revitalisasi per titik sekolah berkisar Rp400-8 miliar.
"Kebanyakan yang dilakukan revitalisasi di Pulau Bawean akibat gempa bumi baru-baru ini. Ada satu titik sekolah direvitalisasi total karena semua ruang kelas rusak, sekitar 23 ruang kelas, makanya anggarannya besar hingga ada yang mencapai Rp8 miliar," paparnya.
Herawan menambahkan, sekolah penerima bantuan telah melalui survei dan verifikasi kementerian terkait.
"Termasuk saat pelaksanaan dengan swakelola, pengawasannya juga ada dari Kementerian, Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengingatkan jajaran Dispendik agar berhati-hati dalam melaksanakan program tersebut.
"Untuk menjadikan sarana pendidikan nyaman untuk proses belajar mengajar, sebanyak 197 sekolah dilakukan revitalisasi, dengan dikerjakan swakelola," ucapnya, Sabtu (29/11/2025).
Ia menekankan pentingnya pendampingan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan.
"Hati-hati, minta pendampingan aparat penegak hukum. Yang lurus-lurus saja, jangan aneh-aneh," pesannya.
Ditegaskan pula olehnya bahwa Presiden Prabowo sangat tegas dalam penegakan hukum, dan siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan anggaran akan ditindak tegas.
Sebelumnya, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menyampaikan pada tahun ini terdapat 760 ruang kelas SDN dan SMPN di Kota Pudak yang rusak sedang hingga berat. Pemerintah daerah setempat berkomitmen melakukan perbaikan bertahap dengan dukungan pemerintah pusat. (hud/mar)
