KENANG-KENANGAN: Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Taufiqulbar (kanan) saat menerima cinderamata dari Ketua Komisi A DPRD Lampung Tengah, di Gedung DPRD setempat, Kamis (16/3). foto: mustain/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kendal, Lampung Tengah dan DPRD Bitung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo guna belajar tentang upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kabupaten Sidoarjo. Mereka diterima Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Sidoarjo di Gedung DPRD setempat, Kamis (16/3).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi A DPRD Kendal, Komisi B DPRD Kendal dan DPRD Bitung ini mendapatkan kiat jitu tentang cara meningkatkan PAD dari Ketua Komisi A, Taufiqulbar yang mantan anggota Komisi B.
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
“Untuk meningkatkan PAD, jangan hanya mengikuti irama dari eksekutif. Namun legislatif harus berani mematok target PAD sendiri. Caranya ya dengan rajin sidak,” cetus Taufiqulbar.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini lalu menceritakan pengalamannya saat dirinya menjadi anggota Komisi B. Kala itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menyodorkan target pajak restoran dari sebuah rumah makan, senilai Rp 800 juta setahun.
“Namun begitu kami cek di lapangan, ternyata potensinya bisa sampai Rp 1, 5 M,” bebernya.
Baca Juga: Tampil Moncer di Debat Pilbup Sidoarjo 2024, Paslon SAE Ingin APBD Jadi Solusi Masalah Rakyat
Kata Taufiqulbar, dengan rajin menggelar sidak ke lapangan, target pendapatan dari sektor pajak bisa dimaksimalkan. Sebab anggota dewan bisa menghitung langsung potensi pajak saat melihat realitas di lapangan.
“Dengan demikian, postur PAD APBD juga hasil kinerja dewan,” tandas Taufiqulbar yang menerima kunjungan tiga DPRD itu didampingi H Matali (Wakil Ketua Komisi A), Kusman (anggota) dan Khoirul Hidayat (anggota).
Kunker itu juga untuk studi banding tentang pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa. Para anggota dewan asal tiga kabupaten itu lalu menerima paparan dari pejabat Pemkab Sidoarjo terkait.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
“Kami ingin belajar pengadaan barang dan jasa di Sidoarjo. Di Kendal muncul Silpa tinggi akibat masalah pengadaan barang dan jasa,” cetus Ketua Komisi A DPRD Kendal, Solikhin. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
