Saiful Amin
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Saiful Amin Sholihin memperkirakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerahnya dalam Pilwali 2018 mendatang tak akan membengkak signifikan dibanding dengan DPT Pilpres 2014 silam. Meski mengaku belum melakukan verifikasi DPT, Amin memperkirakan jumlah pemilih akan mengalami penambahan maksimal 3.000-an suara.
"(Data KPU masih) belum fix, masih didata. Tapi kemungkinan akan bertambah sekitar 3.000-an seperti daftar Pilpres lalu," kata Amin, Senin (8/5).
Baca Juga: Kapolres Mojokerto Kota Tinjau Gudang Logistik KPU
Mantan jurnalis ini mengungkapkan, jumlah DPT pada pilpres lalu tercatat sebanyak 93.930 orang. "Ya sekitar itu, dan kemungkinan bertambah," ujar ia.
Penambahan jumlah ini diperkirakan masih akan mengalami perubahan menyusul masih adanya penduduk di Kota Mojokerto yang meninggal dunia atau juga berpindah tempat tinggal.
Ia mengemukakan, DPT Kota Mojokerto memang tergolong sedikit dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain yang ada di Jawa Timur. Hal itu dikarenakan jumlah kecamatan yang ada di Kota Mojokerto hanya ada tiga kecamatan, yakni Kecamatan Surodinawan, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan yang merupakan pemecahan dari kedua kecamatan lama tersebut.
Baca Juga: KPU Kota Mojokerto Sukses Gelar Debat Publik Pilwali
Pihak KPU kini getol untuk melaksanaan sosialiasi terhadap masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan itu lebih diarahkan kepada pemilih pemula mengingat di Kota Mojokerto banyak berdiri sekolah-sekolah tingkat atas. Hal ini untuk menekan angka golongan putih yang ada di Kota Mojokerto.
Sementara itu, KPU Kota Mojokerto juga tengah mengajukan anggaran Rp 14 miliar ke Pemkot untuk menggelar Pilkada serentak 2018. Anggaran ini untuk memulai tahapan pilkada yang akan dilaunching bulan Agustus nanti.
Anggaran ini memang lebih tinggi dibanding pilkada sebelumnya, karena banyak kegiatan yang harus dibiayai pemerintah.
Baca Juga: Kapolres Mojokerto Kota Pimpin Apel Pengamanan Pilkada 2024
"Anggaran ini memang meningkat dibanding tahun 2013 yang lalu. Karena memang banyak hal yang kemarin tidak tercover pemerintah, sekarang dicover. Seperti biaya kampanye dan debat publik. Selain itu, kita juga menggelar sosialisasi yang sifatnya menggunakan anggaran pusat," terangnya.
Amin juga mengatakan, Pilkada serentak dilaksanakan 27 Juni 2018, selain Pilgub Jawa Timur, ada beberapa kab/kota di Jatim yang menggelar Pilkada serentak 2018. (yep/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
