Kompak Tolak Program Full Day School Mendikbud, Seribu Siswa Madin di Pasuruan Datangi DPRD

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rencana pemberlakuan lima hari sekolah dengan sistem full day oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terus mendapatkan reaksi penolakan dari berbagai daerah.

Di Pasuruan, sekitar seribu santri hingga guru Madrasah Diniyah (Madin) memenuhi halaman gedung DPRD kabupaten Pasuruan. Mereka mendatangi gedung dewan untuk menggelar aksi penolakan program 5 hari sekolah yang disebut oleh Mendikbud sebagai program Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut. Mereka yang datang terdiri dari murid dari Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, serta dari Persatuan Guru NU se-Kabupaten Pasuruan,

Baca Juga: Putra Ketua Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu Sabet Medali Emas dalam Olimpiade JSO Nasional

Menurut KH. Mujib Imron, Ketua PC LP Maarif NU, arah kebijakan pendidikan nasional saat ini semakin tidak nyata dan lebih mengedepankan pendidikan umum dibandingkan dengan pendidikan agama yang hanya 3 jam per minggu.

“Kami dengan tegas menolak rencana 5 hari sekolah, ini sudah bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan ayat 5,” tegas KH. Mujib Imron, Rabu (14/06).

"Pembangunan karakter tidak lepas dari aspek keagamaan, namun saat ini seakan lepas dan berdiri sendiri. Padahal penguatan pada pendidikan karakter tidak boleh lepas dari pendidikan agama. Karena itu, rencana kebijakan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan pendidikan lembaga diniyah dan pondok pesantren yang selama ini berkembang. Kabijakan ini lambat laun akan mematikan lembaga diniyah dan pondok pesantren jika ditetapkan," terang Kiai yang akrab dipanggil Gus Mujib ini.

Baca Juga: Kepergok Buka Dompet, Santri di Pasuruan Diduga Dibakar Temannya Sendiri

Pantauan di lapangan, aksi ini juga dihadiri sejumlah kiai. Tampak Rois Syuriah PCNU Kabupaten Pasuruan KH. Muzakki Birrul Alim; Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan KH. Imron Muttamakin dan sejumlah ulama terkemuka turut serta dalam aksi tersebut.

Massa kemudian diterima langsung oleh ketua DPRD kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan. Kepada para peserta unjuk rasa, dirinya berjanji akan menyampaikan aspirasi itu agar pemerintah segera mengurungkan rencana tersebut. (awi/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News