Tuntaskan Persoalan Warga Desa Sumput, DPRD Gresik segera Panggil Pihak Terkait

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik segera memanggil pelaksanan proyek jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) dalam waktu dekat ini. Pemanggilan ini terkait tuntutan warga Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo yang menagih kompensasi dampak proyek yang belum direalisasikan pihak pelaksana.

Kompensasi itu di antaranya, pertama relokasi SDN (Sekolah Dasar Negeri) I Sumput. Kedua, pembangunan gorong-gorong sebagai tempat pembuangan air warga, dan, ketiga ganti rugi terhadap rumah warga yang retak-retak.

Baca Juga: Kerusakan Jalan di Gresik Jadi Bahan Meme, Begini Respon Ketua DPRD

"Persoalan yang dialami oleh warga Sumput ini secepatnya kami selesaikan," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' AM dalam pers rilis, Senin (2/10/2017).

Syafi' menjelaskan, persoalan warga Sumput sudah pernah menjadi pembahasan Komisi I (bidang pertanahan) dan Komisi III (bidang pembangunan). Bahkan saat itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Camat Driyorejo, Dinas Pendidikan (Dispendik), Kepala Desa Sumput dan pihak terkait sudah dipanggil.

"Dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan sejumlah keputusan. Intinya, kompensasi yang harus diberikan pihak pelaksana proyek tol harus dilakukan. Namun, kalau faktanya saat ini sejumlah kompensasi yang telah disepakati tersebut belum dijalankan oleh pihak pelaksana proyek tol. Maka dari itu, kami akan agendakan kembali memanggil pihak terkait untuk menuntaskan persoalan tersebut," janji politisi senior PKB asal Kecamatan Balongpanggang ini.

Baca Juga: Atasi Banjir di Pulau Bawean, Waka DPRD Gresik Minta Pemkab Buat Kolam Retensi

Sebagai wakil rakyat, Syafi' mengaku sangat memahami apa yang dikhawatirkan oleh warga masyarakat Sumput. "Mereka takut kalau pelaksanaan proyek tol rampung, kompensasi tak direalisasikan. Ini jangan sampai terjadi," katanya.

Untuk itu, ia berusaha menuntaskan persoalan tersebut, sehingga hak-hak warga Sumput bisa dipenuhi. Sebab saat ini proyek akan memasuki finishing, namun tak ada tanda-tanda dari pihak pelaksana untuk merealisasikan kompensasi.

"Fakta ini akan menjadi atensi khusus DPRD Gresik, sehingga tidak terulang lagi di proyek-proyek lain. Apalagi, saat ini Kabupaten Gresik banyak proyek-proyek nasional yang masuk," pungkasnya. (hud/rev)

Baca Juga: Atasi Banjir di PPS Gresik, Anggota Komisi III Minta Saluran Air Dibongkar Total

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News