Bedah Buku, DPRD Gresik Minta Pemkab Tindaklanjuti Temuan Baru Soal Tanggal HUT

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar bedah buku karya Abdul Abbas berjudul "Jejak Rekam DPRD Gresik" di ruang paripurna, Sabtu (21/10/2017).

Bekerjasama dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG), bedah buku ini menghadirkan Abdul Abbas dan Dr. H. Muchammad Toha, S.Ag, M.Si, sejarawan dari Balai Diklat Kemenag Surabaya, sebagai narasumber.

Acara ini dihadiri ratusan undangan, mulai pimpinan dan anggota DPRD, petinggi partai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ormas serta elemen masyarakat.

Dari DPRD Gresik, mereka yang hadir di antaranya Moch. Syafi' AM, Nur Saidah, Noto Utomo, Faqih Usman, Mustajab, dan Lilik Hidayati. Sedangkan dari ormas dan partai ada Ketua LDII KH. Abdul Muis, Ketua PC GP Ansor Agus Junaidi, dan Ketua DPC Gerindra Asluchul Alif Maslichan.

Abdul Abbas menyatakan penulisan bukunya terinisiasi dari banyaknya sejarah Gresik yang tidak tersampaikan. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat Gresik yang tidak mengetahuinya sejarah kotanya.

"Banyak sejarah Gresik yang tenggelam karena tergerus peradaban baru. Makanya, dalam konsep pembangunan di Gresik banyak yang menyimpang dari nilai sejarah," paparnya.

Buku setebal 198 halaman itu lebih banyak membahas jejak sejarah Gresik sejak era Mojopahit hingga berdirinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Paling menjadi sorotan, soal Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab Gresik yang selama ini diperingati tiap tanggal 27 Februari. Dalam bukunya, Abdul Abbas menyebutkan jika Kota Gresik ditetapkan pada tanggal 1 November 1974. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1974.

Untuk itu, ia mempertanyakan asal usul tanggal 27 Februari yang diperingati oleh Pemkab Gresik sebagai hari jadi. "Apa dasarnya 27 Februari itu kelahiran Kota Gresik," cetusnya.

Abbas menceritakan, bahwa Gresik awalnya merupakan ibu kota dari Kabupaten Surabaya. Status ini ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1950 di Yogyakarta oleh Presiden RI (Pemangku Jabatan Sementara), Assat.

"Ada perbedaan nama kabupaten, yaitu Surabaya dengan ibu kota, yaitu Gresik. Dalam perkembangannya perbedaan tersebut secara psikologis dirasa kurang serasi, apalagi kegiatan pemerintahan tingkat Kabupaten Surabaya sebagian besar berada di Gresik," jlentrehnya.

Menurut mantan wartawan ini, ketika itu DPRD Kabupaten Surabaya mengusulkan agar nama Kabupaten Surabaya diubah menjadi Kabupaten Gresik. Gagasan ini pun mendapat dukungan dari Bupati, Gubernur, hingga Presiden.

"Perubahan tersebut ditetapkan melalui PP 38/1974. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya 1 November 1974. PP ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Soeharto," ungkap Abbas.

Sementara Mochammad Toha menyatakan bahwa buku Jejak Rekam DPRD Gresik sudah layak mendapat apresiasi, meski masih ada beberapa kekurangan.

"Buku ini menambah khazanah literasi yang berbicara soal Gresik. Selama ini orang lebih suka pada bahasa tutur, padahal itu terbatas umur. Sedangkan buku bisa dinikmati hingga banyak generasi," ujarnya.

Dia berharap, kegiatan seperti ini ditingkatkan oleh DPRD Gresik. "Agar DPRD tidak hanya ber-image masalah politik dan pemerintahan saja, tapi juga menjadi wadah untuk peningkatan bidang akademis masyarakat Gresik," katanya.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, sependapat dengan pernyataan Mochammad Toha. Ia mengapresiasi terbitnya buku tersebut.

Menurut dia, bukti baru terkait tanggal penetapan Kabupaten Gresik perlu ditelusuri, agar bisa meluruskan sejarah.

"Selama temuan ini belum dibahas secara mendalam dan diputuskan, HUT Pemkab Gresik masih menggunakan tanggal yang lama, 27 Februari. Makanya Pemkab Gresik harus memiliki keberanian menindaklanjuti bukti sejarah temuan penetapan Kota Gresik," pinta politisi Gerindra asal Duduksampeyan ini.

Bedah buku ini juga diapresiasi Moh. Syafi'. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi awal untuk memajukan kegiatan akademisi di Gresik.

"Kita memiliki banyak perguruan tinggi di Gresik, tapi kegiatan akademisi di sini masih sedikit. Semoga kegiatan ini memicu munculnya kegiatan-kegiatan akademisi di Gresik, khususnya di DPRD," ujar politikus PKB tersebut.

"Kegiatan keilmuan di DPRD ini bisa jadi sentilan, bisa sebagai wahana mengkritik DPRD agar sering membuat kegiatan keilmuan," paparnya.

"Kami mewakili DPRD Gresik mengapresiasi sekali apa yang dilakukan KWG," pungkasnya.(m. syuhud almanfaluty/adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News