Fraksi Golkar Nilai Gathering Pemkab Gresik ke Malaysia Sebagai Pemborosan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kunjungan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto ke Malaysia bersama 119 rombongan terus disorot masyarakat. Kali ini datangnya dari Wongso Negoro, anggota DPRD Fraksi Golkar.

Menurutnya, kepergian bupati mengajak rombongan pejabat dan staf hanyalah pemborosan. Apalagi dilakukan hanya dalam rangka temu kangen dengan TKI warga Gresik yang ada di Malaysia. Padahal saat ini kondisi masyarakat dihadapkan dengan ekonomi susah.

Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023

"Ini pemborosan, terlepas menggunakan uang pribadi atau APBD. Tapi, saya 100 persen tak yakin menggunakan dana pribadi. Karena di rombongan itu banyak PNS staf. Tak mungkin mereka mampu membayar minim Rp 5,5 juta. Makanya, jelas ada yang disembunyikan soal anggarannya. Apalagi, Kepala BKD (M. Nadlif) saya dengar selalu menghindar ketika ditanya wartawan. Ada apa ini?," ujarnya kepada Bangsaonline.com.

"Kalau benar kepergian 120 rombongan itu pakai uang pribadi dan setiap orang ditarik Rp 5,5 juta, maka sedikitnya ada uang terkumpul Rp 660 juta. Itu uang tak sedikit, " ungkap politikus asal Menganti ini.

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Ia menilai bahwa kepergian rombongan Pemkab ke Malaysia sangat tidak urgent. "Seharusnya kalau Bupati ingin memenuhi undangan TKI Bawean cukup berangkat sendiri dengan Wabup dan OPD terkait. Tidak perlu ajak OPD lain tak terkait," kecamnya.

"Terus hubungan BKD, DPM PTSP, Diskop, DPU TR, BPBD, Dinkes, Dispendik, Disbudpar, Dispora, camat, kabag dan OPD lain itu apa? Sangat tidak elok," tegasnya.

"Kemudian, sejumlah pejabat BUMD ikut juga, itu apa kepentingannya? Dirut RSUD Ibnu Sina tiga hari meninggalkan kewajiban hanya gara-gara ikut lawatan yang tak ada hubungannya dengan RSUD," katanya.

Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan

Untuk itu, sebagai anggota Komisi I, Wongso mangatakan akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi I(Suparno Diantoro) agar mengagendakan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. "Saya minta Kepala BKD bertanggunjawab. Kami juga akan tanyakan kepergian rombongan Bupati sudah ada izin Mendagri dan Gubernur atau tidak," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News