SURABAYA-(BangsaOnline)
Di era reformasi birokrasi, aparatur pemerintah dituntut untuk transparan dan terbuka dalam pelaksanaan tugasnya, baik itu tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus paham dan menguasai tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan).
Baca Juga: Resmi Jabat Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono Siap Tancap Gas Tingkatkan Capaian Pembangunan
“Jangan sampai aparatur pemerintah tidak mengerti atau tidak mau mengerti tentang SAKIP,” pesan Sekdaprov Jatim H Akhmad Sukardi dalam sambutannya pada acara Pelaksanaan Evaluasi SAKIP 2013 di Lingkungan Pemprov Jatim , di Ruang Rapat Utama Bapeda Provinsi Jawa Timur, kemarin (25/8).
“Terlebih lagi kedudukan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang akan datang menjadi dasar penentuan pengalokasian anggaran. Selain itu agregat penilaian LAKIP seluruh SKPD menjadi penilaian kinerja gubernur,” tambahnya.
Dikatakan dia, gubenur dan wagub sangat mengharapkan LAKIP Provinsi Jatim 2013 harus bernilai maksimal. Sebab, Provinsi Jatim selama ini berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dari Presiden RI. Itu semua tidak ada gunanya apabila LAKIP mendapatkan nilai yang tidak sempurna.
Baca Juga: Berangkatkan Kontingan Pornas XVI Korpri, Khofifah: Junjung Tinggi Sportivitas dan Seduluran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News