Ketua Umum APKLI Larang Anggotanya Golput di Pilgub Jatim

Ketua Umum APKLI Larang Anggotanya Golput di Pilgub Jatim dr. Ali Mahsun, M.Biomed, Ketua Umum APKLI saat melantik pengurus DPW dan DPD APKLI se-Jatim. Foto: DIDI R/BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun melarang anggota APKLI golput atau tidak menggunakan hak pilih di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Alasannya, menggunakan hak pilih di pilgub menentukan masa depan Jawa Timur untuk lima tahun ke depan. Karena itu, Ali berharap para pedagang kaki lima di Jatim memilih pemimpin yang peduli pada pedagang kaki lima, yang bersedia membimbing dan membina kaki lima.

Ali menyatakan meskipun anggota APKLI di Jatim diimbau menggunakan hak pilih di pilgub, namun secara organisasi APKLI tidak akan dukung-mendukung calon. Pihaknya menyerahkan pilihan politik kepada para anggota, sesuai hati nurani masing-masing. Sedangkan pihaknya, maupun pengurus di Jatim tidak akan mengarahkan pilihan kepada pasangan calon tertentu.

Baca Juga: Penuhi Nadzar Kemenangan Khofifah-Jokowi, Kiai Asep Umrohkan Tim 35 Kabupaten

“Anggota APKLI dilarang golput, tapi kami tidak mendukung calon tertentu. Karena APKLI secara organisasi tidak terlibat politik praktis,” tegas Ali usai pelantikan pengurus DPW dan DPD APKLI se-Jatim di Sentra PKL Pasar Pogot, Kamis (10/5).

Orang nomor satu di APKLI yang mendapat julukan Presiden Kawulo Alit itu melanjutkan, sekalipun tidak mendukung salah satu calon gubernur di pilgub Jatim. Namun pihaknya berharap, siapapun yang nanti terpilih memimpin Jawa Timur punya komitmen membuat perda pemberdayaan dan penataan bagi pedagang kaki lima.

Menurutnya, seharusnya Jawa Timur sudah sejak dulu memiliki Perda Kaki Lima sebagai peraturan turunan dari Perpres 125 Tahun 2012 tentang KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Perpres itu berlaku sejak 28 Desember 2012.

Baca Juga: Janji Temui Agus, Gubernur Khofifah Malam Ini Kembali ke Surabaya

“Kalau sekarang belum ada perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL, kami berharap gubernur terpilih nanti punya komitmen membuat perda tersebut. Toh payung hukumnya sudah jelas Perpres 125 Tahun 2012,” imbuh Ali Mahsun.

Sementara itu, Adi Mulyono, Ketua DPW APKLI Jatim bertekad setelah pelantikan pengurus APKLI Jatim akan segera bekerja. Pihaknya bersama pengurus akan merampungkan apa yang menjadi program untuk kemajuan APKLI di Jatim.

Adi mengaku pihaknya juga akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Ketua Umum DPP APKLI terkait program pemberdayaan ke depan. Diantaranya, program bantuan modal lunak dan rumah murah bagi pedagang kaki lima.

Baca Juga: Loyalis Pakde Karwo Deklarasi Dukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Jatim

“Kalau untuk pilgub, APKLI Jatim mengambil posisi netral. Kami akan fokus menjalankan program organisasi ke depan sesuai arahan ketua umum,” pungkas Adi. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO