Wabup Pungkasiadi ketika berbicara dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakersda) Kabupaten Mojokerto Tahun 2018.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakersda) Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 dengan tema “Sinergisme dalam Mewujudkan Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting, dan Peningkatan Cakupan serta Mutu Imunisasi di Kabupaten Mojokerto” dibuka Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Rabu (1/8) pagi di hotel D’Resort, Raya Bypass.
Menggali lebih dalam tiga hal dalam tema di atas (tuberculosis, stunting dan mutu imunisasi), wakil bupati dalam sambutannya menjabarkan problem apa saja yang melatarbelakanginya. Berdasar data World Health Organization (WHO), Indonesia menempati urutan kedua tertinggi dunia terkait tuberculosis dengan beban TB tertinggi.
Baca Juga: Dalam Sehari, Pemkab Mojokerto Raih 2 Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik
Untuk masalah stunting (pendek/kerdil), upaya penurunannya telah dimasukkan dalam salah satu prioritas pembangunan kesehatan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Terkait imunisasi, Indonesia mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri dan menyebar di 30 provinsi khususnya Jawa Timur.
“Kita punya inovasi “Gerakan Masyarakat Berantas TB-1 Rumah 1 Kader TB Paru” (Gemar Bertasbi). Inovasi ini diakui Kemenpan RB dan masuk Top 99 Inovasi Indonesia Tahun 2018. Tentunya diharapkan terjadi percepatan eliminasi TB sebelum tahun 2030. Untuk stunting, harus dicegah sebelum kelahiran dan berlanjut sampai anak berusia dua tahun. Demikian juga dengan adanya KLB difteri, Kabupaten Mojokerto telah melakukan imunisasi missal Outbreak Respons Immunization(ORI) selama tiga putaran. Saya harap cakupannya bisa 95 persen lebih,” jabar wakil bupati.
Wabup juga menambahkan jika Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Di Hadapan Mendagri, Anggota DPR RI Ungkap Tumpukan Uang dan Pelanggaran ASN dalam Pilbup Mojokerto
“Tahun 2019, kami telah menganggarkan untuk mendaftarkan masyarakat miskin ke JKN-KIS sebesar Rp 12 miliar kepada sedikitnya 45.000 orang. Harapan kami di luar masyarakat miskin, bisa daftar perorangan maupun lewat perusahaan untuk bergabung pada Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Sehingga ke depan Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan Universal Health Coverage (UHC),” tambah wabup.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, dalam laporan sambutannya menguraikan secara jelas pembangunan kesehatan yang kini lebih bersifat promotif dan preventif. Maka diperlukan upaya penguatan tiga pilar pembangunan kesehatan yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional.
“Pilar pertama diimplementasikan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang fokus pada tiga kegiatan, yakni melakukan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta cek kesehatan rutin,” singkat Didik. (yep/rev)
Baca Juga: Pemkab Mojokerto Kebut Pembangunan Jembatan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
