Jokowi Tak jamin Menterinya Jujur dan Bersih

JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih Joko Widodo tak menampik ada partai pendukungnya yang mengajukan banyak nama calon untuk duduk di kabinet pemerintahan mendatang.

"Saya sampaikan apa adanya. Sudah ada yang menyampaikan nama satu buku," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, petang tadi, Selasa (19/9).

Jokowi akan memilah siapa dari nama-nama tersebut yang akan diangkat jadi menteri. Selanjutnya, dalam kinerja nanti dia akan melakukan pengawasan yang ketat. "Manajemen pengawasannya diperjelas," singkatnya.

Tetapi ia tidak menjamin menteri-menterinya nanti adalah orang jujur dan pekerja keras. "Siapa yang bisa jamin orang? Sekarang orangnya baik, besok nggak baik, bisa dijamin?" tandas Jokowi.

Khusus untuk anggota di Tim Transisi, Jokowi mengaku memang tidak menawarkan kursi menteri. "Sejak awal saya sampaikan, saya tidak berikan jaminan yang di Tim Transisi itu akan jadi menteri," katanya.

Beberapa CEO perusahaan kata Jokowi juga masuk dalam daftar listnya. Namun hingga sekarang belum diketahui pasti nama siapa saja yang akan lolos masuk kabinet.

Jokowi juga mengaku akan membentuk satu menteri baru di kabinetnya nanti. Namanya adalah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

Kementerian ini adalah hasil peleburan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Jokowi beralasan saat ini seluruh kementerian memiliki departemen departemen penelitian dan pengembangan (litbang)-nya sendiri. Bagi Jokowi itu tidak efisien karena anggaran harus digelontorkan ke masing-masing lembaga.

"Kegiatan penelitian itu saya kira ada di semua kementerian. Semuanya ada sendiri-sendiri," ujar Jokowi di Gedung LIPI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Selasa (19/9).

Jokowi mengklaim lembaga penelitian yang digabung menjadi satu akan berakibat positif bagi APBN.

"Semuanya dikumpulin jadi satu di situ. Anggarannya dikumpulin jadi satu semua di situ. Jadi ya lebih fokus dong. Anggarannya lebih jelas larinya kemana. Hasilnya bisa diukur jelas. Harus seperti itu. Kalau ndak, nanti kegiatan penelitiannya cuma diarahkan untuk kepentingan kementerian itu, bukan kepentingan rakyat. Itu yang bahaya," ucap Jokowi.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News