JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih Joko Widodo mempertanyakan tidak
efisiennya penggunaan anggaran oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono di
beberapa pos. Ia mengaku bingung dengan adanya biaya perjalanan dinas yang
mencapai Rp 30 triliun.
"Perjalanan dinas mencapai Rp 30 triliun itu untuk apa, anggaran rapat Rp
18 triliun itu rapat apa? Lalu ada biaya-biaya kantor. Saya sudah hafal,"
katanya saat acara penyerahan roadmap bidang perekonomian oleh
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Four Season, Kamis, 18 September
2014.
Jokowi berjanji, dalam pemerintahannya nanti, akan ada potongan
anggaran-anggaran yang tidak penting demi efisiensi keuangan negara. "Saya
dan Pak JK ini pengusaha. Pengusaha, uang serupiah-dua rupiah saja
dihitung," katanya.
Selain melakukan efisiensi, Jokowi berkomitmen memperbesar penerimaan negara
dari sektor pajak. Ia mengimbau para pengusaha membayar pajak tepat waktu.
Jokowi mengatakan banyak pengusaha yang memiliki nomor pokok wajib pajak, tapi
enggan membayar pajak. Tak sedikit pula, kata dia, yang tidak memiliki nomor
pokok wajib pajak.
"Kan, sudah dapat income, harusnya taat bayar pajak. Kita lihat
ruangannya masih sangat terbuka. Bukannya mau memeras. Potensinya besar sekali,
ruang fiskal harus diperlebar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News